Dosen Dikejar Publikasi Jurnal, DPR Usulkan Buku Riset Jadi Alternatif

JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendorong pemerintah mengevaluasi beban administrasi dan kewajiban publikasi ilmiah dosen, termasuk tuntutan publikasi di jurnal terindeks Scopus. Ia mengusulkan buku berbasis riset menjadi alternatif luaran ilmiah yang diakui dalam pemenuhan kewajiban akademik.

Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Sabtu (10/10/2026).

Ferdiansyah menilai penilaian produktivitas ilmiah dosen tidak seharusnya hanya bertumpu pada publikasi jurnal. Menurut dia, buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian juga layak dipertimbangkan sebagai bentuk karya ilmiah.

“Jangan dibuat harga mati untuk penulisan karya ilmiah harus dalam bentuknya jurnal. Kenapa enggak dibuka juga opsi yang sifatnya bentuknya buku, tapi buku yang juga sifatnya buku riset,” kata Ferdiansyah.

Ia menyoroti proses penelaahan naskah jurnal yang membutuhkan waktu serta biaya publikasi yang dibebankan oleh sebagian penerbit. Kondisi tersebut, menurutnya, menambah tantangan bagi dosen dalam memenuhi tuntutan akademik.

Selain persoalan publikasi, Ferdiansyah menyinggung beban administrasi dosen yang dinilainya berlebihan. Banyaknya dokumen yang harus disiapkan berpotensi mengurangi waktu untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ia juga menilai persyaratan administratif dapat menjadi hambatan bagi praktisi profesional yang ingin berbagi pengalaman dan keahlian melalui kegiatan mengajar di perguruan tinggi.

Buku berbasis riset, menurut Ferdiansyah, dapat memperluas manfaat penelitian sebagai bahan pembelajaran dan rujukan ilmiah. Bentuk publikasi ini juga membuka peluang bagi penulis untuk memperoleh hak cipta dan royalti.

Namun, ia menegaskan bahwa buku yang diakui sebagai luaran ilmiah harus memiliki dasar penelitian yang jelas, bukan sekadar kumpulan tulisan atau pidato.

Penilaian Akademik Perlu Sesuai Bidang Ilmu

Persoalan pengakuan karya ilmiah juga disoroti Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa. Ia menilai sistem penilaian kinerja akademik perlu mempertimbangkan karakteristik bidang ilmu, terutama di perguruan tinggi seni yang menghasilkan karya dalam bentuk berbeda dari penelitian konvensional.