JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang mengalir kepada perusahaan RANS milik Raffi Ahmad dari dua kementerian.
Fadli menilai kerja sama tersebut merupakan praktik bisnis yang lazim dalam kegiatan promosi kebudayaan.
Dia juga menegaskan kontrak tersebut berlangsung pada 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
“Itu kan terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fadli, penggunaan jasa selebritas dan figur publik untuk mempromosikan museum maupun kegiatan kebudayaan bukan sesuatu yang luar biasa.
Popularitas figur publik dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Dia mengaku sejauh ini tidak melihat adanya persoalan dalam kerja sama tersebut.
Jika ditemukan penyimpangan, menurut Fadli, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjutinya.
“Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa,” ujarnya.
Fadli juga membela penggunaan jasa influencer sebagai bagian dari strategi meningkatkan kunjungan museum.
Menurut dia, figur publik dengan jumlah pengikut besar dapat memengaruhi ketertarikan masyarakat untuk mendatangi museum dan mengenal warisan budaya.
Dia mencontohkan penyanyi grup BTS, RM, yang dikenal memiliki ketertarikan terhadap museum.
Kunjungan figur publik seperti itu, menurut Fadli, dapat menarik perhatian penggemar dan meningkatkan jumlah pengunjung.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan