Ke Mana Anggaran Rp11,77 T Kementerian PKP dan Pembiayaan Non-APBN Bergerak?

Namun, angka Rp11,77 triliun tersebut belum menggambarkan keseluruhan uang yang bergerak untuk sektor perumahan.

Kementerian PKP menyebut kebutuhan anggaran ideal untuk 2027 mencapai Rp106 triliun.

Dengan pagu Rp11,77 triliun, masih terdapat kebutuhan sekitar Rp94,23 triliun yang belum terakomodasi dalam anggaran kementerian. Karena itu, pemerintah mengandalkan pula berbagai sumber pembiayaan di luar APBN.

Di sinilah peta pembiayaan perumahan menjadi lebih luas, bukan hanya berapa uang yang masuk ke Kementerian PKP, tetapi melalui kanal apa dana tersebut bergerak menuju pembangunan, renovasi, pembelian rumah dan rantai usaha yang menopangnya.

BSPS Menjadi Alokasi Terbesar

Dari Rp10,85 triliun untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, alokasi terbesar diberikan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, sekitar Rp8,67 triliun dengan target 315 ribu unit rumah.

Data tersebut disampaikan dalam paparan Kementerian PKP dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 24 September 2026.

Selain BSPS, anggaran 2027 juga mencakup rumah khusus, rumah susun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas.

Artinya, sebagian besar pagu kementerian bergerak melalui program pemerintah yang secara langsung ditujukan kepada penyediaan atau peningkatan kualitas hunian.