JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai keberhasilan pelaksanaan APBN 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Dengan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dinilai perlu dilihat dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik belanja negara Rp4.106,3 triliun terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui program pemerintah.

“Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, dan sebagainya,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurut Said, persentase penyerapan anggaran hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan. Angka tersebut belum menjelaskan apakah program yang dibiayai APBN berhasil menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena itu, kementerian dan lembaga tidak cukup hanya mengejar realisasi belanja. Program pemerintah perlu dinilai dari hasil yang dicapai setelah anggaran digunakan.

Ke Mana APBN 2027 Dialokasikan?

APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.