Salah satu yang mendapat perhatian adalah penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Listyo menjabat Kapolri sejak Januari 2021, pada masa pemerintahan Jokowi. Sejumlah analis menyebut perkara ini sebagai tanda lain dari jarak antara Prabowo dan Jokowi, dengan Listyo dipandang luas sebagai figur yang loyal kepada Jokowi.

Namun belum ada bukti yang dipublikasikan yang menghubungkan Jokowi sendiri dengan dugaan penyadapan itu.

Di luar perkara tersebut, posisi Jokowi juga berubah setelah tidak lagi menjabat presiden.

Pengaruh yang dahulu ditopang kewenangan eksekutif kini harus bertumpu pada jaringan politik, hubungan dengan elite partai, dan dukungan publik.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan jabatan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Gubernur Sumatera Utara menjadi sebagian dari sumber daya politik keluarga itu.

Pengamat politik dari Australian National University, Sana Jaffrey, menilai sudah lama ada indikasi hubungan Prabowo dan Jokowi bergerak menuju perpecahan.

Menurutnya, Prabowo mencapai itu tanpa menuntut pengunduran diri secara terbuka atau tampak berada di balik langkah tersebut, sementara mundurnya Gibran melemahkan pengaruh Jokowi karena Gibran selama ini menjadi jembatan antara pemerintahan sekarang dan pemimpin sebelumnya.

Peneliti Burhanuddin Muhtadi dari Yusof Ishak Institute berpandangan lebih berimbang. Menurutnya, pengunduran diri Gibran tidak berarti Prabowo dan Jokowi sepenuhnya berpisah, tetapi salah satu ikatan terpenting dalam aliansi keduanya telah terputus.

Bagi Prabowo, situasi ini memberi ruang lebih besar untuk mengonsolidasikan pemerintahan berdasarkan jaringan dan koalisi di bawah kepemimpinannya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.