JAKARTA — Istilah Hak Pengelolaan atau HPL muncul dalam sengketa lahan Tanah Abang yang melibatkan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

PT KAI tercatat sebagai pemegang HPL Nomor 17 dan 19 pada objek lahan yang menjadi sengketa.

Kementerian ATR/BPN menjelaskan, berdasarkan catatan administrasi pertanahan, riwayat tanah tersebut sebelumnya berkaitan dengan Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api sebelum kemudian menjadi HPL atas nama PT KAI.

Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa HPL berbeda dengan Hak Milik atau SHM dan juga berbeda dengan HGB.

Apa Itu HPL?

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Dengan demikian, HPL tidak dapat disamakan begitu saja dengan Hak Milik.

Pemegang HPL memperoleh kewenangan tertentu untuk mengelola, menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan hukum.

PP 18/2021 mengatur bahwa HPL dapat diberikan antara lain kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, Bank Tanah, dan badan hukum yang ditunjuk pemerintah untuk HPL yang berasal dari tanah negara.

HPL Berbeda dengan SHM

Hak Milik atau SHM merupakan hak atas tanah yang menurut Pasal 20 UUPA bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.

Sementara HPL merupakan bagian dari kewenangan hak menguasai negara yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Karakter keduanya berbeda sejak awal.

SHM memberikan hubungan hak atas tanah kepada pemegangnya. HPL memberikan kewenangan pengelolaan tertentu kepada pemegangnya atas tanah yang berada dalam cakupan HPL.

Karena itu, HPL tidak tepat disebut sebagai “SHM milik pemerintah” atau “SHM milik BUMN”.

HPL Juga Berbeda dengan HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. UUPA mengatur HGB dalam Pasal 35 dan memberikan jangka waktu tertentu.

Sementara HPL bukan hak yang semata-mata diberikan untuk mendirikan bangunan.

HPL memberikan kewenangan pengelolaan kepada pemegangnya. Tanah HPL juga dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan hukum.

Di atas tanah HPL yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga, dapat diberikan hak atas tanah tertentu, termasuk HGB atau Hak Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana HPL KAI Muncul dalam Sengketa Tanah Abang?

Dalam kasus Tanah Abang, ATR/BPN menjelaskan adanya riwayat tanah yang kemudian berujung pada HPL Nomor 17 dan 19 atas nama PT KAI.

Menurut penjelasan ATR/BPN, tanah tersebut sebelumnya tercatat sebagai Eigendom Verponding Nomor 14399. Setelah itu diterbitkan Hak Pakai Nomor 108 Kebon Kacang atas nama Departemen Perhubungan cq Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Kementerian Perhubungan kemudian melepaskan tanah tersebut kepada PT KAI sehingga terbit HPL Nomor 5 dan 6. Selanjutnya, hak tersebut berubah menjadi HPL Nomor 17 dan 19 atas nama PT KAI.

Pihak ahli waris memiliki versi berbeda. Mereka mempersoalkan riwayat tersebut dan mengajukan dokumen Eigendom Verponding yang mereka gunakan sebagai dasar klaim.

Apakah HPL Tidak Bisa Digugat?

HPL bukan berarti tidak dapat dipersoalkan di pengadilan.

Apabila ada pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek yang sama, sengketa dapat dibawa melalui mekanisme hukum. Dalam proses tersebut, yang diperiksa bukan hanya sertifikat atau nomor HPL, tetapi juga riwayat tanah, dasar penerbitan hak, objek tanah, batas-batas bidang dan bukti yang diajukan masing-masing pihak.

Dalam kasus Tanah Abang, perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.

Dengan demikian, HPL memberikan kedudukan hukum kepada pemegangnya berdasarkan pendaftaran yang ada, tetapi ketika muncul klaim hak yang berlawanan, kekuatan masing-masing dasar hak dapat menjadi objek pemeriksaan dalam proses peradilan.

Kenapa HPL Sering Disalahpahami?

Kesalahpahaman biasanya muncul karena istilah “hak pengelolaan” dianggap sama dengan “hak milik”.

Padahal secara hukum keduanya berbeda.

HPL berkaitan dengan kewenangan pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara. Hak Milik merupakan salah satu hak atas tanah dengan karakter yang berbeda. HGB juga merupakan hak atas tanah dengan fungsi dan jangka waktu tertentu.

Memahami perbedaan tersebut penting ketika membaca sengketa pertanahan, termasuk sengketa Tanah Abang yang mempertemukan dokumen hak lama dengan HPL yang tercatat atas nama PT KAI.

PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur HPL, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah masih berstatus berlaku.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.