Rumah Listyo Sigit Digeledah dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Kronologi Penyidikan

JAKARTA, RMTVNews.com — Rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo digeledah penyidik Polri pada 5 November 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan rangkaian tindakan penyidik dalam menangani perkara tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan penyadapan diterbitkan pada 31 Oktober 2026.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi dan empat ahli serta menggelar perkara, penyidik meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan pada 1 November 2026.

“Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” kata Suyudi.

Setelah perkara naik ke tahap penyidikan, Polri melakukan penyitaan barang bukti dan menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution serta Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

Ahrie Sonta kemudian ditangkap pada 1 November dan ditahan sehari setelahnya, yakni 2 November 2026. Sementara Eko Hadi menjalani pemeriksaan pada 3 November.

Pada hari yang sama, penyidik menggelar perkara untuk menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka.

Suyudi mengungkapkan, Listyo Sigit ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026. Sehari kemudian, penyidik melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kapolri tersebut.

“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” ujar Suyudi.

Dalam rangkaian penyidikan itu, Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka pada 5 November.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidikan berlanjut pada 6 November 2026. Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam personel dari bagian monitoring.

Sehari kemudian, penyidik kembali memeriksa Ahrie Sonta dan Eko Hadi untuk pendalaman perkara.

Pada 9 November, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi berinisial DM dan F serta tiga saksi lainnya.

Selanjutnya, pada 10 November, penyidik memeriksa dua saksi dan tersangka Listyo Sigit.

Sementara pada 11 November 2026, penyidik memeriksa Slamet Uliandi.

Namun, terhadap tersangka tersebut diberlakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” kata Suyudi.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang disebut telah berlangsung sejak 2025.

Dalam rapat Komisi III DPR, Suyudi juga mengungkap dugaan pembagian peran keempat tersangka.

Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp. Dia juga disebut sebagai penerima akhir hasil penyadapan atau end user.

Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah melalui Slamet dan memberikan persetujuan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik.

Sementara Ahrie Sonta diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk melakukan penyadapan serta melaporkan hasilnya kepada Listyo.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk menyampaikan instruksi.