JAKARTA — Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen menjelang dua tahun pemerintahan. Namun, ketika penilaian diarahkan pada kinerja pemerintah di sektor ekonomi, tingkat kepuasan turun menjadi 50,8 persen.
Temuan tersebut berdasarkan survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi.
Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan survei dilakukan untuk membaca pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan.
“Mencatatkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen,” kata Andri dalam keterangan di Jakarta, dikutip pada Senin (27/9/2026).
Sebanyak 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan 3,3 persen tidak memberikan jawaban.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo juga tercatat 82,1 persen. Sebanyak 16,5 persen responden menyatakan kurang atau tidak percaya dan 1,4 persen tidak menjawab.
Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam penilaian terhadap sektor ekonomi.
Survei INES mencatat hanya 50,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi. Sebanyak 45,1 persen menyatakan kurang puas dan 4,1 persen tidak memberikan jawaban.
Andri mengatakan persoalan tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi sektor ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Secara lebih rinci, kami menemukan dua masalah utama yakni, lapangan kerja sebanyak 50,7 persen responden merasa kurang puas terkait sulitnya mencari lapangan kerja. Serta sebanyak 54,8 persen responden mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok,” ungkap Andri.
Dengan angka tersebut, terdapat selisih 28,5 poin persentase antara tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo sebesar 79,3 persen dan kepuasan terhadap kinerja ekonomi sebesar 50,8 persen.
Persoalan lapangan kerja menjadi salah satu catatan utama. Sebanyak 50,7 persen responden menyatakan kurang puas terhadap sulitnya mencari lapangan kerja.
Sementara itu, tingginya harga kebutuhan pokok dikeluhkan oleh 54,8 persen responden. Dua persoalan tersebut menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang tercermin dalam survei.
Andri menilai persoalan ekonomi masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Tantangan besar masih membayangi di isu ekonomi. Pemerintah perlu fokus pada pengendalian harga dan penciptaan lapangan kerja agar kepuasan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi,” kata Andri.
Di luar sektor ekonomi, survei mencatat sejumlah indikator lain memperoleh tingkat kepuasan lebih tinggi. Sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, serta kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi program-program yang dinilai pro-rakyat.
Pada sektor kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, tingkat kepuasan mencapai 78,7 persen. Untuk penanganan kemiskinan, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memperoleh dukungan 78,2 persen responden. Sebanyak 18,4 persen menyatakan tidak setuju program tersebut dilanjutkan dan 3,4 persen tidak menjawab.
Di bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia sebagai salah satu prioritas dalam kunjungan ke luar negeri.