Gibran Mundur Setelah Sukses Antar Prabowo ke Istana, Membaca Jejak Kompromi Politik 2024

JAKARTA, RMTVNews.com — Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan itu mengakhiri duet politiknya bersama Prabowo Subianto yang terbentuk dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Ada jejak politik yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan duet tersebut. Gibran menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi yang mengantarkan Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8.

Sebelum kemenangan tersebut, Prabowo telah menempuh perjalanan panjang dalam politik elektoral nasional. Pada Pilpres 2009, ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, ia maju sebagai calon presiden dan berhadapan langsung dengan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam dua kontestasi itu, Prabowo kalah dari Jokowi yang kemudian menjabat presiden selama dua periode.

Namun, menjelang Pilpres 2024, konfigurasi politik berubah. Prabowo yang sebelumnya menjadi rival Jokowi justru membangun pasangan politik dengan putra sulung mantan presiden tersebut.

Perubahan itu berlangsung ketika hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang membesarkan karier politiknya, mengalami dinamika yang kemudian berkembang menjadi perpecahan terbuka.

Dari Ganjar ke Gibran, Pergeseran Arah Politik Jokowi

Pada April 2023, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung partai.

Dua bulan kemudian, Jokowi hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP dan menyampaikan pujian kepada Ganjar.

“Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali, itu nomor satu,” kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono saat itu menyebut Jokowi mendukung penuh kemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024. Pada pertengahan 2023, Jokowi masih berada dalam konfigurasi politik yang sejalan dengan keputusan partainya.

Namun, arah politik mulai memperlihatkan perbedaan ketika Gibran masuk dalam bursa calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Pada 18 Oktober 2023, Ganjar diumumkan berpasangan dengan Mahfud MD. Empat hari kemudian, Gibran diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Pasangan Prabowo-Gibran kemudian mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023.

Kedua pasangan berada dalam kontestasi yang berhadapan langsung. PDIP mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan Gibran maju bersama Prabowo melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Posisi Jokowi menjadi kompleks. Ia merupakan kader yang memiliki perjalanan panjang bersama PDIP, tetapi putra sulungnya justru menjadi pasangan calon dari kubu yang berhadapan dengan kandidat partai tersebut.

Sebelum Gibran resmi menjadi pasangan Prabowo, muncul keterangan mengenai upaya berulang Prabowo untuk menggandeng putra Jokowi itu.

Praktisi intelijen Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra, dalam wawancara di kanal YouTube 245 TV pada 29 Juli 2026, menyebut Prabowo telah meminta Gibran menjadi calon wakil presiden sebanyak lima kali.

“Jadi yang minta Gibran jadi wakil Prabowo, sampai lima kali loh itu pernyataan Dasco,” ujar Radjasa.

Radjasa mengaitkan keterangannya dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengenai keinginan Prabowo menggandeng Gibran yang disampaikan berulang kali kepada Jokowi.

Menurut keterangan yang disampaikan Radjasa, Jokowi meminta agar keinginan tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu.

Pada pembicaraan terakhir, Jokowi meminta Prabowo berbicara langsung dengan Gibran.

Gibran sendiri pernah mengakui adanya tawaran tersebut pada 11 Oktober 2023, ketika masih menjabat Wali Kota Surakarta.

“Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi bacawapres),” kata Gibran kala itu.

Pada Jumat malam, 5 Januari 2024, Jokowi makan malam bersama Prabowo di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, meski ia tidak menjelaskan materi pembicaraan keduanya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menafsirkan pertemuan tersebut sebagai pertanda dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Ya pertemuan dan makan malam itu pertanda memang Pak Jokowi mendukung Prabowo-Gibran,” kata Nusron.

Nusron juga menyebut Jokowi menghendaki Prabowo dan Gibran melanjutkan kepemimpinan serta pembangunan setelah masa pemerintahan berakhir.

Pergeseran arah politik tersebut kemudian berujung pada pemutusan hubungan formal Jokowi dan Gibran dengan PDIP.

Pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pengumuman disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pemecatan itu dituangkan dalam surat keputusan berbeda. SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Jokowi ditetapkan pada 14 Desember 2024, sedangkan SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Gibran ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Keduanya ditandatangani Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Keputusan terhadap Gibran berkaitan dengan langkahnya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sementara PDIP mengusung Ganjar-Mahfud.

Sebelum pencalonan tersebut, Gibran merupakan kader PDIP dan pernah menjalankan tugas sebagai juru kampanye nasional serta juru bicara pasangan Ganjar-Mahfud.

Adapun keputusan terhadap Jokowi menetapkan pemecatan dari keanggotaan partai serta melarangnya melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDIP.

Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby menandai berakhirnya hubungan formal keluarga Jokowi dengan partai yang sebelumnya menjadi kendaraan utama perjalanan politik mereka.

Perundingan Elite dan Konversi Modal Politik

Perjalanan dari dukungan kepada Ganjar hingga pencalonan Gibran bersama Prabowo memperlihatkan perubahan hubungan politik yang lebih besar daripada sekadar pergantian pasangan calon.

Dalam perspektif perundingan elite, kekuasaan dapat terbentuk melalui akomodasi kepentingan di antara aktor yang memiliki sumber daya berbeda. Persaingan tidak selalu berakhir dengan pemisahan permanen.

Ketika kepentingan strategis bertemu, aktor yang sebelumnya berhadapan dapat membangun konfigurasi baru melalui pertukaran dukungan, penyesuaian strategi, dan pembagian peran politik.

Prabowo memiliki kepentingan memperluas basis dukungan setelah dua kali kalah dalam pilpres dari Jokowi. Ia membawa Partai Gerindra, jaringan politik yang dibangun selama bertahun-tahun, serta dukungan partai-partai dalam KIM.

Jokowi memiliki sumber daya politik berbeda. Dua periode kepresidenan memberinya jaringan relawan, hubungan dengan elite pemerintahan dan partai, serta pengakuan publik yang terbentuk selama memimpin negara.

Gibran berada di titik pertemuan dua jaringan tersebut. Pencalonannya sebagai calon wakil presiden memungkinkan Prabowo membangun hubungan politik dengan jaringan Jokowi, sementara keluarga Jokowi memperoleh keterhubungan langsung dengan pemerintahan yang akan datang.

Rangkaian peristiwa menjelang Pilpres 2024 memperlihatkan perubahan itu, mulai dari dukungan awal Jokowi kepada Ganjar dalam forum partai, pencalonan Gibran bersama Prabowo, pertemuan makan malam, hingga pernyataan Nusron Wahid mengenai dukungan Jokowi.

Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perjanjian pembagian kekuasaan secara tertutup antara Jokowi dan Prabowo.

Namun, perubahan posisi politik keduanya dapat diamati melalui pencalonan Gibran dan dukungan yang disampaikan oleh pihak-pihak di sekitar pasangan tersebut.

Pemecatan Jokowi dan Gibran dari PDIP menjadi bagian penting dalam rangkaian ini. Peristiwa itu memperlihatkan benturan antara kepentingan politik personal dan otoritas organisasi partai ketika langkah seorang kader berhadapan dengan keputusan kelembagaan.

Posisi Gibran dalam kontestasi tersebut dapat dibaca melalui pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan modal simbolik.

Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari kekayaan ekonomi atau jabatan formal. Jaringan hubungan, pengakuan sosial, reputasi, dan simbol status juga dapat menjadi modal yang menghasilkan pengaruh.

Dalam konteks Gibran, nama keluarga merupakan modal simbolik yang melekat pada dirinya sebagai putra presiden yang sedang menjabat.

Kedekatan dengan Jokowi juga memberinya akses terhadap jaringan sosial dan politik yang tidak dimiliki setiap kandidat.

Namun, modal simbolik tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Modal tersebut perlu dikonversi melalui mekanisme politik konkret, seperti pencalonan bersama Prabowo, dukungan partai koalisi, jaringan relawan, mesin kampanye, dan strategi komunikasi.

Di sisi lain, Prabowo membawa modal organisasi melalui Partai Gerindra, koalisi partai pendukung, serta jaringan elektoral yang telah dibangun dalam beberapa kali kontestasi nasional.

Kedua sumber daya tersebut bertemu dalam satu pasangan calon. Modal simbolik Gibran memperoleh nilai politik melalui pencalonan, sedangkan modal organisasi Prabowo menyediakan struktur untuk mengubah dukungan menjadi kekuatan elektoral.

KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional.

Perolehan tersebut merupakan hasil keseluruhan proses elektoral. Peran Gibran dan jaringan Jokowi dapat dibaca sebagai salah satu sumber daya strategis dalam koalisi pemenangan, bukan satu-satunya faktor penentu hasil pemilu.

Pengunduran Diri Gibran dan Perubahan Konfigurasi Kekuasaan

Duet yang mempertemukan dua jaringan politik itu tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan.

Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan mengambil keputusan itu atas permintaan sendiri dan dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyebut telah melaporkan keputusannya secara langsung kepada Presiden Prabowo pada 10 dan 11 November 2026.

Pengunduran diri itu berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran. Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterbitkan pada 2019.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemudian mencabut surat keterangan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis, 12 November 2026, menyatakan pencabutan itu merupakan pelaksanaan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan penyetaraan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkembangan hukum itu berlangsung bersamaan dengan proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.

Usulan tersebut diterima pimpinan dewan dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Namun, rapat paripurna dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyatakan proses HMP tidak lagi relevan setelah Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden Prabowo menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menyatakan menghormati langkah Gibran.

Dalam keterangan di Istana Merdeka, Prabowo menyebut telah menerima surat pernyataan berhenti itu pada pukul 10.15 WIB, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Jokowi dari Surakarta menanggapi langkah putranya dengan mengingatkan bahwa jabatan politik bersifat sementara. Ia juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Pengunduran diri Gibran mengubah salah satu simpul dalam konfigurasi koalisi pemerintahan. Sebelumnya, hubungan politik Prabowo dan Jokowi memiliki penghubung langsung melalui posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Setelah pengunduran diri itu, hubungan kedua jaringan tidak lagi bertumpu pada keberadaan Gibran dalam struktur formal kepresidenan.

Dalam sistem presidensial multipartai, dukungan partai-partai tidak berhenti pada kemenangan presiden.

Pemerintahan tetap membutuhkan dukungan parlemen untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan, sementara setiap partai memiliki kepentingan dalam mempertahankan pengaruh serta akses terhadap proses pengambilan keputusan.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.

Calon pengganti diajukan Presiden dari dua nama yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Perubahan posisi Gibran juga berdampak pada sumber daya politik yang dimilikinya.

Pengunduran diri mengakhiri jabatan Wakil Presiden sebagai salah satu sumber kekuatan kelembagaan.

Namun, hubungan keluarga dengan Jokowi, pengalaman dalam pemerintahan, serta jaringan relawan dan pendukung tidak otomatis hilang bersama jabatan tersebut.

Dalam perspektif Bourdieu, modal sosial dan simbolik dapat bertahan di luar jabatan formal. Namun, kemampuan mengubahnya kembali menjadi pengaruh politik bergantung pada arena, jaringan, dan konfigurasi kekuasaan yang terbentuk berikutnya.