Pelukan Prabowo untuk Gibran dan Retaknya Solidaritas Koalisi

Titik awalnya adalah teori koalisi William H. Riker dalam The Theory of Political Coalitions (1962). Riker berargumen bahwa aktor membentuk koalisi untuk memenangkan kekuasaan, bukan semata karena kesamaan ideologi.

Pada Pilpres 2024, Gibran berfungsi sebagai pengikat yang menyambungkan Gerindra dengan jaringan politik Joko Widodo, dan kombinasi itu menghasilkan 96,2 juta suara atau sekitar 58,59 persen suara sah.

William Gamson (1961) menambahkan bahwa anggota koalisi menuntut imbalan sebanding dengan kontribusinya.

Dengan logika itu, nilai tawar seorang tokoh menurun ketika kontribusi yang dulu menentukan sudah terpakai, sementara beban politik yang menyertainya, yakni polemik dokumen pendidikan, tetap tinggal.

Teori Riker lebih kuat menjelaskan pembentukan koalisi pemenang daripada pengelolaan koalisi sesudah menang.

Koalisi pemerintahan Prabowo pun jauh dari ukuran minimal yang dibayangkan Riker, dan koalisi yang gemuk cenderung rapuh karena imbalan harus dibagi ke banyak pihak.

Karena itu, perilaku partai setelah pemilu lebih tepat dibaca dengan kajian presidensialisme koalisional dari Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power (2018).

Dalam sistem presidensial multipartai, presiden harus terus merawat koalisi dengan kursi kabinet, anggaran, dan koordinasi legislasi, tetapi tidak bisa dijatuhkan semudah perdana menteri di sistem parlementer.

Akibatnya, anggota koalisi punya ruang berbeda sikap dalam isu tertentu tanpa harus meninggalkan barisan.

Itu menjelaskan mengapa anggota Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN bisa ikut menandatangani HMP sementara partai mereka tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Kajian tentang politik kartel di Indonesia, antara lain oleh Kuskridho Ambardi dan Dan Slater, menambahkan lapisan lain.

Sistem kepartaian yang cenderung berbagi kekuasaan lintas partai membuat garis antara pemerintah dan oposisi kabur, sehingga perbedaan sikap lebih sering muncul lewat individu atau faksi daripada lewat keputusan resmi partai.