Pelukan Prabowo untuk Gibran dan Retaknya Solidaritas Koalisi

Sebaran 120 tanda tangan sejalan dengan pola itu, karena sebagian besar penanda tangan berasal dari fraksi yang berada di dalam atau dekat dengan barisan pemerintah, bukan hanya dari partai di luarnya.

Albert Hirschman dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970) membedakan tiga respons terhadap organisasi yang bermasalah, yaitu bersuara, keluar, dan setia.

Menandatangani HMP termasuk bersuara dengan biaya rendah, sebab sikap ditunjukkan tanpa keluar dari koalisi.

Pada saat yang sama, tidak ada partai yang secara resmi memilih keluar, dan para ketua umum, seperti dilaporkan sebelumnya, memilih menunggu.

Ini lebih menyerupai aktor yang menimbang ongkos berpisah daripada koalisi yang sudah pecah.

Konsep penghindaran kesalahan atau blame avoidance dari R. Kent Weaver (1986) juga relevan. Weaver berargumen bahwa politisi lebih terdorong menghindari tanggung jawab atas hasil buruk daripada merebut pujian, antara lain dengan membatasi agenda, mendefinisikan ulang isu, dan memindahkan tanggung jawab.

Urutan peristiwa 10 sampai 12 November bisa dibaca dengan kacamata ini. Isu yang tadinya bernama pemakzulan berubah menjadi pengunduran diri sukarela, paripurna HMP dibatalkan, dan Presiden membingkai langkah Gibran sebagai tindakan kesatria dengan menyebut alasan hukumnya.

Namun ini tafsir analitis, bukan bukti motif. Pembatalan paripurna bisa pula dipahami sebagai konsekuensi langsung dari pengunduran diri, dan sebagian penanda tangan HMP boleh jadi bergerak atas dasar prinsip konstitusional, bukan kalkulasi elektoral.

Karena itu, istilah retaknya solidaritas baru terbukti jika partai-partai mengambil keputusan kelembagaan yang berbeda.

Ujian berikutnya ada pada pengisian jabatan wakil presiden. Perilaku fraksi dalam memilih dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo akan menunjukkan apakah yang terjadi hanya sebatas bersuara atau sudah mengarah pada keluar dari koalisi.