Pelukan Prabowo untuk Gibran dan Retaknya Solidaritas Koalisi

JAKARTA, RMTVNews.com — Pelukan Presiden Prabowo Subianto menandai berakhirnya masa indah duet Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Kamis (12/11/2026), di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden memeluk Gibran Rakabuming Raka usai menerima surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden, kurang dari sebulan setelah keduanya genap dua tahun memimpin.

Di balik gestur itu, politik nasional sedang berada di titik belok.

Prabowo mengaku menerima surat tersebut pukul 10.15 WIB. Dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, ia menilai Gibran mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI di era Joko Widodo atau Jokowi itu mengatakan Gibran datang sendiri menyampaikan surat itu, meski bisa saja mengutus orang lain.

Setelah dari Istana, Gibran menuju Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.

Pernyataan Presiden tidak berhenti pada apresiasi personal. Prabowo menyebut Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, tetapi sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan Indonesia.

Di sisi lain, menurut Prabowo, putusan hukum yang ada menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sistem konstitusional Indonesia.

“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Pernyataan ini penting karena Presiden Prabowo secara terbuka mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan persoalan persyaratan konstitusional dan putusan hukum. Dengan begitu, sikap Istana menjadi bagian dari polemik yang selama ini berkembang.

Di luar Istana, konfigurasi politik yang dahulu mengantarkan keduanya ke pucuk kekuasaan ikut bergeser. Dua tahun setelah kemenangan Pilpres 2024, polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi tekanan politik di parlemen.

Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk mengumumkan usulan itu. Agenda tersebut dibatalkan setelah rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah, bertepatan dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran ke pimpinan MPR.

120 Tanda Tangan, 8 Fraksi dan Anomali Koalisi

Berdasarkan rekapitulasi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP.

PKS menyumbang paling banyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta satu anggota PAN.

Peta ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap Gibran tidak hanya datang dari partai di luar pemerintahan. Gerindra dan Golkar, dua pilar kekuatan Prabowo, masing-masing memiliki 11 anggota yang ikut meneken, begitu pula legislator Demokrat dan PAN.

Persoalan Gibran karenanya tidak bisa dibaca sekadar sebagai pertentangan antara pemerintah dan oposisi.

Namun, 120 tanda tangan itu tidak otomatis mewakili keputusan kelembagaan partai. Itu adalah sikap anggota DPR yang tercatat sebagai pengusul, bukan sikap seluruh fraksi.

Secara prosedur, usulan HMP harus melewati tahapan kelembagaan di DPR sebelum menjadi keputusan resmi. Jika disetujui dan menyangkut pemberhentian wakil presiden, prosesnya berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR.

Setelah Gibran mengundurkan diri, pembahasan usulan HMP kehilangan pijakan, sehingga perhatian beralih ke proses pengunduran diri dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Dari Aset Elektoral Menjadi Risiko Politik

Perubahan sikap ini tidak cukup dijelaskan dengan satu teori. Beberapa kerangka dalam ilmu politik bisa dipakai untuk menerangi bagian yang berbeda dari cerita yang sama, dengan catatan bahwa semuanya menjelaskan pola insentif dan bukan niat tiap individu.

Titik awalnya adalah teori koalisi William H. Riker dalam The Theory of Political Coalitions (1962). Riker berargumen bahwa aktor membentuk koalisi untuk memenangkan kekuasaan, bukan semata karena kesamaan ideologi.

Pada Pilpres 2024, Gibran berfungsi sebagai pengikat yang menyambungkan Gerindra dengan jaringan politik Joko Widodo, dan kombinasi itu menghasilkan 96,2 juta suara atau sekitar 58,59 persen suara sah.

William Gamson (1961) menambahkan bahwa anggota koalisi menuntut imbalan sebanding dengan kontribusinya.

Dengan logika itu, nilai tawar seorang tokoh menurun ketika kontribusi yang dulu menentukan sudah terpakai, sementara beban politik yang menyertainya, yakni polemik dokumen pendidikan, tetap tinggal.

Teori Riker lebih kuat menjelaskan pembentukan koalisi pemenang daripada pengelolaan koalisi sesudah menang.

Koalisi pemerintahan Prabowo pun jauh dari ukuran minimal yang dibayangkan Riker, dan koalisi yang gemuk cenderung rapuh karena imbalan harus dibagi ke banyak pihak.

Karena itu, perilaku partai setelah pemilu lebih tepat dibaca dengan kajian presidensialisme koalisional dari Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power (2018).

Dalam sistem presidensial multipartai, presiden harus terus merawat koalisi dengan kursi kabinet, anggaran, dan koordinasi legislasi, tetapi tidak bisa dijatuhkan semudah perdana menteri di sistem parlementer.

Akibatnya, anggota koalisi punya ruang berbeda sikap dalam isu tertentu tanpa harus meninggalkan barisan.

Itu menjelaskan mengapa anggota Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN bisa ikut menandatangani HMP sementara partai mereka tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Kajian tentang politik kartel di Indonesia, antara lain oleh Kuskridho Ambardi dan Dan Slater, menambahkan lapisan lain.

Sistem kepartaian yang cenderung berbagi kekuasaan lintas partai membuat garis antara pemerintah dan oposisi kabur, sehingga perbedaan sikap lebih sering muncul lewat individu atau faksi daripada lewat keputusan resmi partai.

Sebaran 120 tanda tangan sejalan dengan pola itu, karena sebagian besar penanda tangan berasal dari fraksi yang berada di dalam atau dekat dengan barisan pemerintah, bukan hanya dari partai di luarnya.

Albert Hirschman dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970) membedakan tiga respons terhadap organisasi yang bermasalah, yaitu bersuara, keluar, dan setia.

Menandatangani HMP termasuk bersuara dengan biaya rendah, sebab sikap ditunjukkan tanpa keluar dari koalisi.

Pada saat yang sama, tidak ada partai yang secara resmi memilih keluar, dan para ketua umum, seperti dilaporkan sebelumnya, memilih menunggu.

Ini lebih menyerupai aktor yang menimbang ongkos berpisah daripada koalisi yang sudah pecah.

Konsep penghindaran kesalahan atau blame avoidance dari R. Kent Weaver (1986) juga relevan. Weaver berargumen bahwa politisi lebih terdorong menghindari tanggung jawab atas hasil buruk daripada merebut pujian, antara lain dengan membatasi agenda, mendefinisikan ulang isu, dan memindahkan tanggung jawab.

Urutan peristiwa 10 sampai 12 November bisa dibaca dengan kacamata ini. Isu yang tadinya bernama pemakzulan berubah menjadi pengunduran diri sukarela, paripurna HMP dibatalkan, dan Presiden membingkai langkah Gibran sebagai tindakan kesatria dengan menyebut alasan hukumnya.

Namun ini tafsir analitis, bukan bukti motif. Pembatalan paripurna bisa pula dipahami sebagai konsekuensi langsung dari pengunduran diri, dan sebagian penanda tangan HMP boleh jadi bergerak atas dasar prinsip konstitusional, bukan kalkulasi elektoral.

Karena itu, istilah retaknya solidaritas baru terbukti jika partai-partai mengambil keputusan kelembagaan yang berbeda.

Ujian berikutnya ada pada pengisian jabatan wakil presiden. Perilaku fraksi dalam memilih dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo akan menunjukkan apakah yang terjadi hanya sebatas bersuara atau sudah mengarah pada keluar dari koalisi.

Prabowo tidak mengkritik langkah Gibran. Ia justru menyatakan penghormatan dan dukungan, yang memperlihatkan upaya menjaga situasi tetap terkendali.

Hubungan antara poros Gerindra dan jaringan Jokowi kini memasuki babak baru, sebab Gibran bukan sekadar wakil presiden, melainkan simpul pertautan dua kekuatan besar.

Konstitusi sendiri sudah menyediakan mekanisme pengisian jabatan. Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika wakil presiden berhalangan tetap, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam 60 hari.

Artinya, Prabowo memegang inisiatif menentukan pendamping barunya, dan nama yang diajukan ke Senayan akan menjadi ujian berikutnya bagi soliditas koalisi.