Netizen mengendus adanya celah permainan anggaran di balik pembuatan infrastruktur digital baru tersebut, ketimbang memanfaatkan sistem pengadaan milik negara yang sudah matang seperti LPSE atau INAPROC.
“Ladang korupsi baru nih, bisa-bisa dan selalu ada cara untuk menguntungkan circle-nya. Ladang korupsi lagi,” cetus warganet menyikapi rencana proyek aplikasi pengadaan tersebut ketika mengomentari postingan akun X @LambeSahamjja.
Kritik tajam lainnya juga mempertanyakan efisiensi serta alur koordinasi antarinstitusi pemerintah yang terkesan membuang-buang anggaran demi proyekan baru yang tidak tepat sasaran.
“Kenapa gak ke KDMP aja pengadaannya kalau memang ini program pemerintah? Apa gak ada koordinasi dan pemikirannya gak sampe, sampai harus buat apps pengadaan? Atau apps yg ada aja dipakai seperti LPSE dan INAPROC, buang-buang duit aja bikin yg baru dan banyakide tapi gak ada satupun yg tepat sasaran,” tulis kritik warganet lainnya.
Skeptisisme publik kian memuncak saat warganet membandingkan proyek marketplace ini dengan krisis keselamatan publik di daerah yang tak kunjung selesai—mulai dari krisis keamanan gizi hingga bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“MBG? Keracunan iya, kopdes? Kyk main jual-jualan iseng, skrg marketplace ini?? Apa kabar kami yg menghirup asap karhutla selama 2 bulan ini? Gak ad solusinya, malah dibantu negara lain, negara sendiri?? Sok ide dengan urus yg gk perlu,” keluh warganet.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan