JAKARTA — Koalisi politik adalah kerja sama antara dua atau lebih partai politik untuk mencapai tujuan politik tertentu, seperti mengusung pasangan calon dalam pemilu, membentuk pemerintahan, atau membangun dukungan di parlemen.
Dalam sistem politik Indonesia, koalisi merupakan bagian dari dinamika hubungan antarpartai. Konstitusi sendiri mengenal konsep gabungan partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Namun, koalisi tidak selalu berarti penggabungan partai. Masing-masing partai tetap menjadi organisasi politik yang berdiri sendiri dengan struktur, anggota, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangannya.
Apa Itu Koalisi Politik?
Secara sederhana, koalisi politik adalah kesepakatan kerja sama antara sejumlah kekuatan politik untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang sama.
Dalam praktiknya, kerja sama tersebut dapat terbentuk menjelang pemilu, setelah pemilu, dalam proses pembentukan pemerintahan, maupun ketika partai-partai membangun dukungan terhadap kebijakan tertentu di parlemen.
Koalisi berbeda dengan merger partai. Dalam koalisi, partai-partai tetap mempertahankan identitas dan organisasinya masing-masing.
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menempatkan partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat serta mengatur berbagai aspek organisasi, fungsi, rekrutmen, pengambilan keputusan, dan keuangan partai.
Mengapa Partai Politik Membentuk Koalisi?
Ada beberapa alasan politik yang dapat mendorong partai membentuk koalisi.
Mengusung Pasangan Calon
Koalisi dapat digunakan untuk menggabungkan dukungan partai dalam pencalonan kepala pemerintahan atau kepala daerah sesuai persyaratan yang berlaku.
Dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 secara eksplisit menyebut kemungkinan pencalonan melalui gabungan partai politik peserta pemilu.
Membangun Dukungan di Parlemen
Setelah pemilu, partai-partai dapat membangun kerja sama politik untuk memperoleh dukungan yang lebih luas di lembaga legislatif.
Dukungan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, pembahasan kebijakan, legislasi, maupun agenda anggaran.
Menyatukan Kepentingan Politik
Partai politik memiliki platform, basis pemilih, dan kepentingan organisasi masing-masing. Koalisi menjadi mekanisme untuk mencari titik temu di antara kepentingan tersebut.
Kesepakatan koalisi tidak selalu berarti seluruh partai memiliki pandangan yang identik terhadap setiap isu.
Bagaimana Koalisi Politik Terbentuk?
Pembentukan koalisi pada dasarnya merupakan proses politik yang berlangsung melalui komunikasi dan negosiasi antarpartai.
Secara sederhana, prosesnya dapat digambarkan:
Penjajakan → Negosiasi → Kesepakatan → Pembagian peran → Pelaksanaan kerja sama
Pada tahap penjajakan, partai melihat kemungkinan kerja sama dengan partai lain.
Selanjutnya dilakukan pembicaraan mengenai agenda politik, kandidat, program, posisi politik, serta bentuk dukungan yang akan diberikan.
Jika tercapai kesepakatan, partai-partai dapat mengumumkan atau menuangkan kerja sama tersebut dalam bentuk kesepakatan politik.
Apakah Koalisi Harus Memiliki Ideologi yang Sama?
Tidak selalu.
Partai politik dapat memiliki perbedaan platform atau orientasi kebijakan, tetapi tetap bekerja sama pada agenda tertentu.
Karena itu, koalisi politik tidak selalu terbentuk karena kesamaan seluruh program. Koalisi dapat terbentuk karena adanya kepentingan politik yang bertemu pada tujuan tertentu.
Dalam sistem multipartai, kemampuan membangun titik temu menjadi bagian penting dalam hubungan antarpartai.
Bagaimana Koalisi Bekerja Setelah Pemerintahan Terbentuk?
Koalisi pemerintahan biasanya bekerja melalui koordinasi antara partai-partai pendukung dengan pemerintah.
Bentuknya dapat berupa komunikasi antar pimpinan partai, koordinasi politik, dukungan terhadap agenda pemerintahan, maupun keterlibatan kader partai dalam struktur pemerintahan apabila terdapat kesepakatan politik mengenai hal tersebut.
Namun, menjadi bagian dari koalisi tidak menghapus kedudukan formal partai sebagai organisasi politik yang berdiri sendiri.
Setiap partai tetap memiliki struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan internal.
Apakah Partai dalam Koalisi Harus Selalu Sepakat?
Tidak selalu.
Koalisi merupakan kerja sama politik, bukan peleburan seluruh perbedaan politik.
Dalam praktik parlementer maupun presidensial, partai yang bekerja sama dapat memiliki perbedaan pandangan mengenai isu tertentu. Karena itu, keberlangsungan koalisi sangat bergantung pada kemampuan partai-partai mengelola perbedaan dan mempertahankan titik temu.
Hal ini juga membuat koalisi dapat berubah seiring perkembangan politik.
Apa Hubungan Koalisi dengan Parlemen?
Hubungan koalisi dengan parlemen penting dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia.
Partai yang mendukung pemerintah dapat memiliki kursi di DPR. Semakin luas dukungan politik di parlemen, semakin besar jumlah anggota DPR yang berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.
Namun, dukungan politik di parlemen tidak identik dengan kewajiban bahwa setiap anggota atau fraksi selalu memiliki pandangan yang sama terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan partai pendukungnya tetap berlangsung dalam kerangka kelembagaan masing-masing.
Apa Bedanya Koalisi Pemerintah dan Oposisi?
Secara sederhana, koalisi pemerintahan merupakan kumpulan partai yang memberikan dukungan politik kepada pemerintahan, sedangkan oposisi merujuk pada kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi kritik atau pengawasan politik.
Namun, posisi politik partai dapat berubah.
Sebuah partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan dapat bergabung dengan pemerintahan setelah tercapai kesepakatan politik. Sebaliknya, partai pendukung pemerintah dapat menarik dukungan dan mengambil posisi berbeda.
Karena itu, koalisi politik bersifat dinamis.
Apakah Koalisi Sama dengan Gabungan Partai Politik?
Istilahnya perlu dibedakan berdasarkan konteks.
Koalisi merupakan istilah politik yang lebih luas untuk menggambarkan kerja sama antarpartai.
Sementara dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 menggunakan istilah gabungan partai politik peserta pemilu sebagai salah satu pihak yang dapat mengusulkan pasangan calon.
Dalam konteks tertentu, peraturan perundang-undangan juga dapat menggunakan istilah gabungan atau kerja sama partai dengan pengertian yang lebih spesifik.
Karena itu, penggunaan istilah perlu melihat konteks hukum dan jenis pemilihannya.
Apakah Koalisi Bisa Dibubarkan?
Bisa.
Karena koalisi pada dasarnya merupakan kerja sama politik, keberlangsungannya bergantung pada kesepakatan dan hubungan politik para pihak.
Perubahan kepentingan, pergantian kepemimpinan, perbedaan kebijakan, atau perubahan konfigurasi politik dapat memengaruhi keberlangsungan sebuah koalisi.
Namun, perubahan koalisi tidak otomatis berarti partai politik yang bersangkutan bubar. Partai tetap menjadi organisasi politik yang memiliki kedudukan dan struktur sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU 2/2011 mengatur berbagai aspek keberadaan dan organisasi partai politik.
Koalisi Politik dalam Sistem Multipartai
Indonesia menggunakan sistem multipartai, sehingga pemerintahan dan parlemen melibatkan banyak partai politik.
Dalam kondisi tersebut, koalisi menjadi salah satu mekanisme untuk membangun dukungan politik.
Koalisi dapat berfungsi dalam beberapa arena sekaligus: pencalonan, pembentukan pemerintahan, dukungan parlemen, maupun kerja sama menghadapi agenda politik tertentu.
Karena itu, memahami koalisi tidak cukup hanya dengan melihat daftar partai yang berada dalam satu kelompok. Perlu dilihat pula tujuan kerja sama, bentuk kesepakatan, distribusi dukungan, serta posisi masing-masing partai dalam lembaga negara.
Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Koalisi Politik
Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:
– UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) mengenai pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
– UUD 1945 Pasal 20A mengenai fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
– UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur kedudukan, fungsi, organisasi, rekrutmen, pengambilan keputusan, serta aspek lain mengenai partai politik. UU tersebut masih berstatus berlaku.
– UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan masih berstatus berlaku dengan berbagai perubahan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi sejumlah ketentuannya.
Kesimpulan
Koalisi politik adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih kekuatan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem politik Indonesia, koalisi dapat berkaitan dengan pencalonan, pembentukan pemerintahan, dukungan di parlemen, maupun agenda politik tertentu.
Koalisi tidak menghapus identitas masing-masing partai. Karena itu, kerja sama politik dapat berlangsung bersamaan dengan perbedaan pandangan antarpartai.
Pada akhirnya, cara kerja koalisi ditentukan oleh tujuan bersama, kesepakatan politik, konfigurasi kekuatan di parlemen, serta perkembangan kepentingan masing-masing partai.