– UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) mengenai pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

– UUD 1945 Pasal 20A mengenai fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

– UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur kedudukan, fungsi, organisasi, rekrutmen, pengambilan keputusan, serta aspek lain mengenai partai politik. UU tersebut masih berstatus berlaku.

– UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan masih berstatus berlaku dengan berbagai perubahan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi sejumlah ketentuannya.

Kesimpulan

Koalisi politik adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih kekuatan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem politik Indonesia, koalisi dapat berkaitan dengan pencalonan, pembentukan pemerintahan, dukungan di parlemen, maupun agenda politik tertentu.

Koalisi tidak menghapus identitas masing-masing partai. Karena itu, kerja sama politik dapat berlangsung bersamaan dengan perbedaan pandangan antarpartai.

Pada akhirnya, cara kerja koalisi ditentukan oleh tujuan bersama, kesepakatan politik, konfigurasi kekuatan di parlemen, serta perkembangan kepentingan masing-masing partai.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.