JAKARTA, RMTVNews.com — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam RUU tersebut tidak hanya terbatas pada korupsi.
Sejumlah kejahatan lain, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang hingga penipuan berbasis teknologi informasi, juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Ia kemudian menyebut tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, perluasan cakupan tersebut merupakan hasil dari masukan masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman mencontohkan penipuan melalui investasi bodong sebagai salah satu kejahatan yang menjadi perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.
Ia mengatakan Komisi III DPR kerap menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban investasi palsu.
Dalam sejumlah kasus, upaya pemulihan kerugian korban dinilai belum berjalan maksimal.
Pengaturan perampasan aset diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Selain memperluas cakupan tindak pidana, RUU tersebut juga memuat ketentuan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pengawasan yang disiapkan, di antaranya pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden dengan persetujuan DPR.
“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” kata dia.
Persetujuan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan rancangan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen.
Dalam rapat kerja sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), pemerintah telah menyampaikan pendapatnya melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Pimpinan DPR dan Komisi III kemudian melanjutkan proses pembahasan hingga persetujuan dalam rapat paripurna.
Ketentuan mengenai ruang lingkup tindak pidana, pengawasan independen, keseimbangan beban pembuktian, dan transparansi digital menjadi bagian dari materi yang dijelaskan DPR dalam proses persetujuan RUU tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan