JAKARTA, RMTVNews.com — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam RUU tersebut tidak hanya terbatas pada korupsi.
Sejumlah kejahatan lain, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang hingga penipuan berbasis teknologi informasi, juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Ia kemudian menyebut tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, perluasan cakupan tersebut merupakan hasil dari masukan masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman mencontohkan penipuan melalui investasi bodong sebagai salah satu kejahatan yang menjadi perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.
Ia mengatakan Komisi III DPR kerap menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban investasi palsu.
Dalam sejumlah kasus, upaya pemulihan kerugian korban dinilai belum berjalan maksimal.
Pengaturan perampasan aset diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.
Selain memperluas cakupan tindak pidana, RUU tersebut juga memuat ketentuan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan