Isu HAM Papua Kembali Bergulir di PBB, DPR dan Menteri HAM Tegaskan Perlindungan Sipil

Menurut Abraham, persoalan HAM di Papua juga perlu dilihat dari sisi kekerasan terhadap masyarakat sipil yang disebut terjadi akibat aksi kelompok bersenjata.

Ia mempertanyakan posisi PM Solomon ketika warga sipil di Papua menjadi korban kekerasan.

“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh OPM?,” ungkapnya.

Abraham kemudian menyebut sejumlah kasus kekerasan yang terjadi pada 2025–2026, antara lain penembakan warga sipil dan aparatur sipil negara, penyanderaan, penculikan, serta kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia memberikan respons diplomatik berbasis data terhadap isu yang disampaikan dalam forum internasional.

Menteri HAM: Sipil Tidak Boleh Dilibatkan dalam Operasi

Sebelum polemik pidato PM Solomon di PBB, Menteri HAM Natalius Pigai telah menyampaikan pernyataan mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik Papua.

Pada 17 September 2026, Pigai mengingatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata agar mematuhi hukum perang serta hukum humaniter internasional.

“Dalam hukum perang dan hukum humaniter, jangan sekali-kali melibatkan sipil di dalam operasi militer. Dilarang tegas,” katanya.