Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Siapa yang Pegang Kendali Partai?

JAKARTA — Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi segera menempati posisi baru di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Setelah secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di Bandung, mantan Presiden RI itu dipastikan akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan pengukuhan tersebut kemungkinan berlangsung bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan HUT PSI di Surabaya pada 16 November 2026.

“Mungkin tanggal 16 Oktober eh November 2026 nanti dia akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Di saat hari Rapimnas dan hari ulang tahun PSI. Lokasinya di Surabaya,” kata Ahmad Ali di Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Ahmad Ali, status Jokowi sebagai kader PSI juga menjelaskan aktivitasnya berkeliling ke sejumlah daerah.

“Tadi Pak Jokowi menegaskan telah ber-KTA sejak beberapa bulan lalu. Jadi keberadaan Pak Jokowi berkeliling itu bukan di-endorse, tapi dia itu adalah kader Partai Solidaritas Indonesia. Dia melakukan konsolidasi-konsolidasi,” tuturnya.

Dengan demikian, posisi Jokowi di PSI bergerak dari keanggotaan menuju posisi yang lebih formal dalam struktur organisasi partai.

Masuknya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina tidak mengubah posisi Ketua Umum PSI.

Kaesang Pangarep tetap tercatat sebagai Ketua Umum PSI periode 2025–2030. Ahmad Ali menjabat Ketua Harian, sedangkan Raja Juli Antoni merupakan Sekretaris Jenderal.

Susunan tersebut menempatkan Jokowi pada posisi berbeda dari kepemimpinan eksekutif partai.

Jokowi akan berada di Dewan Pembina, sementara Kaesang tetap menjadi Ketua Umum PSI.

Posisi tersebut menjadi penting karena Jokowi sebelumnya telah memiliki hubungan politik yang cukup kuat dengan PSI meskipun status keanggotaannya baru dinyatakan terbuka pada September 2026.

Dari Jokowi Effect ke PSI Effect

Jokowi sendiri mengatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia kemudian menunjukkan KTA tersebut di hadapan kader PSI Kota Bandung pada Sabtu (26/9/2026).

“Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini,” kata Jokowi.

Bagi Direktur Eksekutif Politeia Institute Indonesia (PPI) Marselinus Gual, perubahan tersebut menarik jika ditempatkan dalam konteks “Jokowi Effect” dan upaya mengubah pengaruh personal menjadi kekuatan institusional partai.

Menurut Marcel Gual, selama status formal Jokowi belum terbuka, pengaruh politiknya terhadap PSI sudah dapat terlihat melalui komunikasi dengan kader, arahan mengenai organisasi, serta pembicaraan mengenai target politik menuju 2029.

“Jokowi Effect selama ini bekerja terutama sebagai pengaruh personal. Ketika pengaruh itu kemudian ditempatkan secara formal di dalam struktur PSI, pertanyaannya berubah: apakah pengaruh seorang figur dapat dikonversi menjadi kekuatan institusional partai?” ujar Marcel dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Menurut dia, hal tersebut berbeda dengan sekadar menempatkan popularitas Jokowi sebagai modal elektoral PSI.

“Popularitas figur tidak otomatis menjadi suara partai. Pelajaran Pemilu 2024 menunjukkan adanya jarak antara kekuatan figur dan kemampuan partai mengonversinya menjadi suara. Karena itu, yang menarik sekarang bukan hanya seberapa besar Jokowi Effect, tetapi bagaimana PSI mengubahnya menjadi organisasi, jaringan, kaderisasi, dan basis politik,” katanya.

PSI sebelumnya memperoleh sekitar 2,8 persen suara nasional pada Pemilu 2024 dan belum mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Sementara itu, dalam survei Poltracking Indonesia periode 14–20 Agustus 2026, elektabilitas Gerindra tercatat 23,2 persen, sedangkan PSI 2,3 persen.

Data tersebut menunjukkan posisi elektoral kedua partai masih memiliki jarak yang cukup besar. Namun, menurut Gual, membaca dinamika 2029 hanya dari angka elektabilitas saat ini belum cukup untuk melihat arah perubahan.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah dari mana pertumbuhan PSI akan datang. Kalau pertumbuhannya berasal dari pemilih baru atau kelompok yang sebelumnya tidak terikat dengan partai, PSI sedang membangun ruang politiknya sendiri. Tetapi kalau pertumbuhannya banyak bersinggungan dengan basis politik yang selama ini berada dalam orbit pemerintahan, akan muncul irisan ruang politik dengan partai-partai lain,” ujar Marcel Gual.

Konsolidasi Menuju 2029

Masuknya Jokowi ke Dewan Pembina juga berlangsung ketika PSI mulai memperkuat organisasi menuju Pemilu 2029.

Ahmad Ali menyebut aktivitas Jokowi di sejumlah daerah sebagai bagian dari konsolidasi kader PSI.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan Jokowi tidak hanya ditempatkan sebagai dukungan simbolik terhadap partai, tetapi juga dikaitkan dengan aktivitas organisasi.

Di Bandung, Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana menyebut bergabungnya Jokowi membuat partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu 2029.

Namun, proses mengubah pengaruh figur menjadi kapasitas partai membutuhkan lebih dari sekadar popularitas.

Marcel melihat fase tersebut sebagai proses yang dapat disebut sebagai institusionalisasi Jokowi Effect.

“Ketika Jokowi masih berada di luar struktur, pengaruhnya bersifat personal dan lebih fleksibel. Ketika sudah masuk struktur, pengaruh itu mulai memiliki bentuk kelembagaan. Karena itu, menarik untuk melihat apakah PSI nantinya mampu menjadikan Jokowi Effect sebagai PSI Effect,” katanya.

Bermain di Banyak Arena Politik

Keterlibatan Jokowi di PSI juga berlangsung bersamaan dengan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada Juni 2026, PSI menyebut Jokowi meminta partai tersebut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

“Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode,” kata Ketua DPP PSI Bestari Barus.

Pernyataan tersebut menempatkan PSI pada dua konteks politik sekaligus yakni mendukung pemerintahan yang sedang berjalan dan membangun organisasi partai menuju 2029.

Marcel Gual menyebut situasi tersebut dapat dibaca melalui konsep nested games, yakni ketika seorang aktor politik bergerak dalam beberapa arena secara bersamaan.

“Ada arena pemerintahan Prabowo-Gibran, ada arena konsolidasi PSI, dan ada arena konfigurasi politik menuju 2029. Ketiganya tidak berjalan secara terpisah,” katanya.

Dalam konteks itu, hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan keterlibatannya dalam PSI menjadi dua perkembangan yang berjalan bersamaan.

Prabowo merupakan Presiden RI, Gibran merupakan Wakil Presiden, Kaesang memimpin PSI sebagai Ketua Umum, sementara Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina PSI.

Konfigurasi tersebut juga, kata Marcel Gual, membuka kemungkinan adanya irisan ruang politik antara PSI dengan partai-partai lain yang berada dalam orbit pemerintahan, termasuk Partai Gerindra.

Namun demikian, ia menilai istilah “ancaman” belum tepat digunakan untuk menggambarkan posisi PSI terhadap Gerindra berdasarkan data elektoral saat ini.

“Yang lebih tepat dibicarakan adalah kemungkinan terjadinya overlap atau irisan ruang politik. PSI belum berada pada posisi elektoral yang sama dengan Gerindra. Tetapi jika PSI berkembang dengan memanfaatkan jaringan dan pengaruh Jokowi, dinamika ruang politiknya dapat berubah,” ujarnya.

Menurut dia, sumber pertumbuhan PSI menjadi variabel penting untuk diamati menuju 2029.

“Bukan hanya berapa persen PSI hari ini, tetapi siapa yang masuk ke dalam basisnya, jaringan mana yang terkonsolidasi, dan bagaimana pengaruh Jokowi diterjemahkan menjadi kerja organisasi,” katanya.