RUU Pemilu dan PT 5 Persen, Ketika Rakyat Lebih Pilih Figur daripada Parpol

JAKARTA — Perdebatan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 memasuki wilayah yang lebih kompleks. Di satu sisi, sejumlah partai politik mendorong kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 5 persen, bahkan Partai NasDem mengusulkan 7 persen dengan alasan penyederhanaan sistem kepartaian.

Di sisi lain, peneliti pemilu mengingatkan bahwa semakin tinggi ambang batas, semakin besar pula potensi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Persoalan itu menjadi semakin menarik ketika dibaca bersama hasil survei Poltracking Indonesia. Survei yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi tersebut menemukan 53,3 persen responden lebih mempertimbangkan calon anggota legislatif dalam memilih pada Pileg, sedangkan 24,7 persen lebih mempertimbangkan partai politik.

Temuan itu membuka pertanyaan mengenai desain RUU Pemilu yakni ketika pemilih lebih mempertimbangkan figur caleg, sementara parliamentary threshold bekerja pada tingkat partai, bagaimana memastikan suara pemilih tetap terwakili secara proporsional?

PT 5 persen hingga 7 persen

Wacana kenaikan PT menjadi 5 persen menguat setelah sejumlah partai politik membahas revisi UU Pemilu atau RUU Pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan Gerindra sepakat dengan angka 5 persen. Sikap serupa disampaikan Golkar dan PKS. Sementara PDIP juga membuka ruang terhadap angka 5 persen.

Berbeda dari kelompok yang mendorong 5 persen, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya mengusulkan angka 7 persen.

Paloh menyebut NasDem siap menanggung konsekuensi dari usulan tersebut, termasuk jika partainya sendiri tidak memenuhi ambang batas.

“NasDem mengusulkan 7 persen, walaupun surveinya NasDem 4%,_ kata Paloh seperti dikutip AFU.id.

Menurut Paloh, penyederhanaan jumlah partai diperlukan agar sistem demokrasi lebih efektif. Ia juga mengatakan NasDem menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai ketika mengusulkan angka tersebut.