RUU Pemilu dan PT 5 Persen, Ketika Rakyat Lebih Pilih Figur daripada Parpol

Sementara itu, Sekjen Gerindra Sugiono mengatakan angka 5 persen dibicarakan dalam konteks penataan sistem kepartaian sekaligus menjaga agar suara masyarakat tetap dapat diakomodasi.

Dengan demikian, perdebatan bukan hanya mengenai angka 5 atau 7 persen, tetapi mengenai seberapa jauh penyederhanaan sistem kepartaian dapat dilakukan tanpa memperbesar jarak antara suara yang diberikan pemilih dan kursi yang dihasilkan di parlemen.

Perludem: PT tinggi tidak otomatis menyederhanakan partai

Peneliti Perludem Haykal mengingatkan bahwa kenaikan PT menjadi 5 persen tidak otomatis membuat jumlah partai di DPR berkurang secara drastis.

Menurut Haykal, dengan PT 5 persen, konfigurasi partai di DPR bisa saja relatif sama atau hanya mengalami perubahan dengan masuknya satu atau dua partai baru menggantikan partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Persoalan yang lebih besar, menurut dia, justru terletak pada suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Haykal menyebut pada pemilu sebelumnya sudah terdapat sekitar 11 juta suara yang tidak terkonversi karena partai yang dipilih tidak memenuhi ambang batas. Kenaikan PT berpotensi membuat jumlah tersebut semakin besar.

“Penyederhanaan partai itu bukan berarti jumlah partai politik yang ada di parlemen itu sedikit,” kata Haykal.

Menurutnya, penyederhanaan lebih tepat dilihat dari munculnya partai-partai dominan yang mampu menguasai kursi secara lebih kuat, bukan semata-mata dari jumlah partai yang berada di DPR.

Pandangan tersebut sejalan dengan sikap Perludem dalam pembahasan RUU Pemilu. Direktur Eksekutif Perludem Heroik M Pratama sebelumnya mengatakan PT berkaitan langsung dengan dua persoalan, yakni disproporsionalitas hasil pemilu dan penyederhanaan partai politik.

“Semakin tinggi parliamentary threshold, tentunya semakin tinggi juga aspek disproporsionalitas pemilunya karena ada banyak suara yang terbuang,” kata Heroik dalam RDPU bersama Komisi II DPR pada Februari 2026.