JAKARTA, RMTVNews.com — Partai Karya Nusantara (PKNR) mulai membangun struktur organisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua DPW PKNR NTT Antonius Kaunang menyatakan kepengurusan tingkat wilayah dan 22 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota telah terbentuk.

Antonius menyampaikan perkembangan tersebut setelah terbitnya Akta Notaris Pendirian Partai Karya Nusantara Nomor 01 atas nama Ketua Umum DPP PKNR, Sjamsul Sidiq.

“Akta Notaris PKNR No.01 atas nama Ketum kami Bapak Drs. Irjen Pol (Purn) Sjamsul Sidiq, SH., MH. sudah terbit. Dan hari ini saya Antonius Kaunang selaku Ketua DPW PKNR NTT menyampaikan, DPW dan 22 DPD PLT se-NTT sudah terbentuk 100% lengkap,” ujar Antonius, Sabtu (7/11/2026).

Ia mengatakan, dirinya sempat diminta membantu tim kerja di tingkat DPP selama satu bulan hingga akta pendirian partai terbit.

Setelah itu, ia mengaku mendapat tawaran untuk bergabung dengan kepengurusan pusat, tetapi memilih melanjutkan tugas membangun organisasi di NTT.

“Saya diminta untuk bantu tim kerja di DPP, selama sebulan dan berhasil akte partai terbit. Selanjut saya ditawar untuk bergabung di DPP tapi saya bilang cukup saya di NTT saja. Saya tidak mau rangkap jabatan. Tugas saya adalah memastikan PKNR hadir dan bekerja untuk rakyat NTT, dari Alor sampai Manggarai Barat,” katanya.

Setelah pembentukan struktur organisasi tersebut, DPW PKNR NTT berencana mendaftarkan keberadaan partai ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Antonius menyebut kepengurusan 22 DPD telah memiliki personel dan kantor. Ia menyatakan struktur tersebut siap menjalani proses verifikasi.

“Prinsip kami di NTT: Bijaksana dan Menahan Diri. Kerja dulu, bicara kemudian. 22 DPD sudah ada orangnya, ada kantornya. Kami siap diverifikasi,” pungkasnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.