Kursi Wapres Kosong, Siapa Pengganti Gibran? Prabowo Siapkan 2 Nama untuk Dipilih MPR

JAKARTA, RMTVNews.com — Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).  Presiden Prabowo Subianto selanjutnya memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran untuk dipilih melalui sidang MPR.

Hingga Kamis malam, belum ada nama resmi yang diumumkan sebagai calon pengganti Gibran. Proses pengisian jabatan tersebut masih berada pada tahap pembahasan mekanisme di MPR.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Rapat tersebut akan diikuti pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ada sejumlah agenda yang dibahas, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon Wapres, serta pembentukan tim verifikasi persyaratan calon.

Muzani menjelaskan, setelah MPR mengirimkan surat permintaan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden.

“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

MPR sendiri memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.

Di tengah proses pengisian jabatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kekosongan kursi Wapres tidak menghambat jalannya pemerintahan.

Menurut Yusril, tidak diperlukan pejabat sementara untuk menggantikan posisi Wakil Presiden.

Presiden tetap dapat menjalankan kewenangan pemerintahan secara langsung, termasuk ketika sedang berada di luar negeri.

“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wapres tidak membuat kewenangan pemerintahan harus dialihkan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara.

Para menteri tetap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Sebagian dapat mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri, sementara menteri lainnya tetap bekerja di dalam negeri.

Yusril menjelaskan, dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri.

Wapres menjalankan tugas untuk membantu Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.

“Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” ujarnya.

Siapa yang Berhak Memilih Pengganti Gibran?

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung.

Presiden Prabowo mengajukan dua nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan calon sebelum pemilihan dilaksanakan.

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Yusril sebelumnya juga menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan setelah terjadi kekosongan jabatan.

Untuk sementara, Prabowo tetap menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden.

Sementara itu, siapa yang akan menduduki kursi Wapres hingga akhir masa jabatan 2024–2029 masih menunggu keputusan Presiden dan pemilihan oleh MPR.