JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna pengambilan keputusan tingkat II.
Regulasi ini diharapkan memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri, mengambil alih, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Persetujuan tingkat I diambil dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco.
Peserta rapat menyatakan setuju.
Keputusan itu diambil setelah setiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Pemerintah, yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, turut menyampaikan pandangannya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan yang telah diselesaikan bersama pemerintah.
Salah satunya mengatur tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
RUU ini juga tetap mengatur ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
Pengelolaan akan dilakukan badan yang kompeten agar prosesnya profesional dan akuntabel.
RUU ini membawa konsekuensi lebih luas daripada sekadar menambah instrumen pemberantasan korupsi, karena menyangkut kapasitas negara mengambil alih kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana.
Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hasil kejahatan agar keuntungan ekonominya tidak tetap dinikmati pelaku.
Penyitaan dan perampasan aset sebenarnya sudah dikenal dalam hukum pidana.
Pengaturan khusus diharapkan memberi kerangka yang lebih terstruktur untuk penelusuran, penguasaan, dan pengelolaan kekayaan hasil kejahatan.
Persoalannya, aset tidak selalu atas nama pelaku. Properti, rekening, saham, dan kepemilikan perusahaan bisa melibatkan keluarga, mitra bisnis, kreditor, atau pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan.
Karena itu, perluasan kewenangan negara perlu disertai batas prosedural yang jelas, yakni hubungan antara aset dan tindak pidana harus dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum, dan pemilik maupun pihak ketiga yang berkepentingan sah harus punya kesempatan mengajukan keberatan.
Prinsip ini berkaitan dengan jaminan konstitusional. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara dengan demikian harus berjalan beriringan.
Persetujuan Komisi III baru merupakan pembicaraan tingkat I. RUU masih harus melalui pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR sebelum menjadi undang-undang.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan bersama pemerintah.
“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata dia.
Jika disahkan, efektivitas RUU ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga oleh kepastian prosedur, perlindungan hak pihak ketiga, transparansi pengelolaan, dan pengawasan terhadap lembaga pengelola.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan