Transfer Daerah Dipangkas, Prabowo: Uang Ada, Pembangunan Tak Jalan!

Menurut Syaiful, persoalan tidak hanya menyangkut besaran transfer, tetapi juga arah kebijakan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai pemerintah daerah memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kebutuhan lokal.

“Tentu (pemda) akan lebih efektif dalam mengkonstruksi kebijakan anggaran,” ujarnya.

Syaiful juga menilai konstruksi kebijakan fiskal yang lebih mengutamakan program nasional dapat berimplikasi terhadap program yang menjadi prioritas daerah.

Kritik serupa disampaikan pengamat ekonomi Mohtar Adam dalam forum Kwatak Bacarita di Tidore Kepulauan pada 12 Agustus 2026. Mohtar melihat tekanan fiskal pemerintah pusat berpotensi langsung dirasakan daerah, terutama daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer.

Menurut Mohtar, keterbatasan anggaran akan memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi dan menentukan kembali prioritas pembangunan.

“Kalau teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPKD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” ujar Mohtar.

Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

“Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, pelayanan dasar masyarakat justru terganggu,” katanya.

Mohtar juga menilai pemerintah daerah tidak bisa selamanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ia mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, serta penentuan skala prioritas pembangunan.

Meski demikian, Mohtar belum ingin memberikan penilaian akhir terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dampak kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu untuk dapat dinilai.

“Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” tandasnya.