Justice Collaborator Sony Sonjaya Ditolak, LPSK Ungkap Penyebabnya

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan tersebut diambil setelah lembaganya melakukan penilaian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku.

“Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC karena tidak memenuhi persyaratan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 dan PP tentang JC, PP 24 Tahun 2025,” kata Susilaningtias di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Susilaningtias, salah satu syarat utama yang belum dipenuhi adalah belum adanya keterangan penting mengenai keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut. Informasi tersebut, kata dia, juga belum pernah disampaikan kepada penyidik maupun kepada LPSK.

Selain itu, berdasarkan hasil penilaian, Sony Sonjaya dinilai sebagai pelaku utama dalam perkara yang sedang ditangani sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh status justice collaborator.

“Informasi yang disampaikan sampai sejauh ini belum ada berkaitan dengan keterlibatan pihak lain yang lebih besar. Kemudian, yang bersangkutan dalam proses penyidikan memang merupakan pelaku utama,” ujarnya.

LPSK juga menyatakan tidak menemukan adanya kondisi yang menunjukkan pemohon menghadapi ancaman serius sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme perlindungan saksi pelaku. Di sisi lain, Sony juga belum menyampaikan komitmen untuk mengembalikan hasil tindak pidana yang diduga diperolehnya.

“Kesediaan mengembalikan hasil kekayaan dari tindak pidana juga belum disampaikan, sehingga kami memutuskan permohonan justice collaborator tidak memenuhi persyaratan,” kata Susilaningtias.

Sebelumnya, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyampaikan bahwa kliennya mengajukan permohonan justice collaborator kepada LPSK karena mengaku telah mengungkap puluhan nama yang diduga terkait dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut kuasa hukumnya, permohonan tersebut diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi Sony beserta keluarganya selama proses penyidikan berlangsung. Namun, setelah dilakukan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku, LPSK memutuskan menolak permohonan tersebut.