JAKARTA, RMTVNews.com — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang mengalir kepada perusahaan RANS milik Raffi Ahmad dari dua kementerian.
Fadli menilai kerja sama tersebut merupakan praktik bisnis yang lazim dalam kegiatan promosi kebudayaan.
Dia juga menegaskan kontrak tersebut berlangsung pada 2024, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
“Itu kan terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan ya. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad juga belum menjadi pejabat, masih menjadi bagian dari seorang artis,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fadli, penggunaan jasa selebritas dan figur publik untuk mempromosikan museum maupun kegiatan kebudayaan bukan sesuatu yang luar biasa.
Popularitas figur publik dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Dia mengaku sejauh ini tidak melihat adanya persoalan dalam kerja sama tersebut.
Jika ditemukan penyimpangan, menurut Fadli, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menindaklanjutinya.
“Dari yang saya lihat sih tidak, karena kalau ada temuan pasti ada di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa,” ujarnya.
Fadli juga membela penggunaan jasa influencer sebagai bagian dari strategi meningkatkan kunjungan museum.
Menurut dia, figur publik dengan jumlah pengikut besar dapat memengaruhi ketertarikan masyarakat untuk mendatangi museum dan mengenal warisan budaya.
Dia mencontohkan penyanyi grup BTS, RM, yang dikenal memiliki ketertarikan terhadap museum.
Kunjungan figur publik seperti itu, menurut Fadli, dapat menarik perhatian penggemar dan meningkatkan jumlah pengunjung.
“Misalnya kayak ada siapa, salah seorang penyanyi BTS, pecinta museum, dia datang ke situ museumnya langsung penuh. Ya kan? Kita butuh yang seperti itu,” kata Fadli.
Dia berharap promosi melalui Raffi Ahmad dan figur publik lainnya dapat mendorong lebih banyak masyarakat mengunjungi museum di Indonesia.
Fadli juga meminta masyarakat mencermati informasi yang beredar mengenai kerja sama tersebut dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
ICW Soroti Anggaran Rp14,69 Miliar
Sorotan terhadap kerja sama RANS dengan pemerintah mencuat setelah ICW mengungkap pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data pengadaan yang disoroti ICW, total nilai kerja sama dengan perusahaan yang terafiliasi dengan RANS mencapai Rp14.696.955.002 selama periode 2024-2026.
Nilai tersebut terdiri atas satu kampanye promosi bersama Kemendikbudristek senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai sekitar Rp10,8 miliar.
Dalam keterangannya, RANS membenarkan nilai keseluruhan kontrak tersebut. Perusahaan menyatakan nilai kerja sama tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan luring, serta aktivitas promosi lainnya.
RANS menyebut empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan atau output dan mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif di kanal digital.
Perusahaan juga menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilaksanakan melalui prosedur pengadaan yang berlaku, termasuk melalui Inaproc dan e-katalog.
RANS turut menanggapi perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Perusahaan menyatakan sejumlah bisnis dan kekayaan intelektualnya telah dibangun sebelum Raffi dilantik menjadi pejabat negara pada Oktober 2024.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan