“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Raffi mengatakan kini menyadari bahwa jabatan publik memiliki konsekuensi etika dan kepatutan.

Kepercayaan masyarakat, menurut dia, juga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pernyataan Raffi mengenai konsultasi dengan KPK muncul setelah dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024–2026.

Pengadaan tersebut mencakup kerja sama dengan influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Total nilai kerja sama yang menjadi sorotan mencapai Rp14,7 miliar.

Raffi juga menyatakan akan menyumbangkan Rp15 miliar untuk daerah terdampak bencana.

Polemik pengadaan influencer tersebut turut mendapat perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW), yang sebelumnya menyoroti nilai pengadaan jasa pemengaruh di kedua kementerian tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.