JAKARTA, RMTVNews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pejabat publik terkait potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas maupun aktivitas lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah itu pada 2024 mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan konsultasi merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dapat diakses berbagai pihak.

“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Budi, KPK juga dapat memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas serta rekomendasi untuk mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi.

“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni setelah menjabat sebagai pejabat publik.

Pernyataan itu disampaikan melalui video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026).

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.

Ia mengaku memperoleh penjelasan bahwa aktivitas sebagai pekerja seni yang tetap dijalankan ketika menjabat sebagai pejabat publik tidak melanggar ketentuan.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Raffi mengatakan kini menyadari bahwa jabatan publik memiliki konsekuensi etika dan kepatutan.

Kepercayaan masyarakat, menurut dia, juga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pernyataan Raffi mengenai konsultasi dengan KPK muncul setelah dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024–2026.

Pengadaan tersebut mencakup kerja sama dengan influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Total nilai kerja sama yang menjadi sorotan mencapai Rp14,7 miliar.

Raffi juga menyatakan akan menyumbangkan Rp15 miliar untuk daerah terdampak bencana.

Polemik pengadaan influencer tersebut turut mendapat perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW), yang sebelumnya menyoroti nilai pengadaan jasa pemengaruh di kedua kementerian tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.