JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok separatis yang harus ditindak. Namun, ia menyatakan penanganan persoalan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan militer.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus seusai menghadiri Festival Band Piala Panglima TNI 2026 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).
“Ya OPM ini kan separatis, ya harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” kata Agus.
Menurut Agus, penanganan persoalan Papua membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan kementerian terkait diperlukan untuk mendukung penyelesaian persoalan di wilayah tersebut.
“Jadi ya memang saya bilang dari dulu ya kalau penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI nanti kekerasan,” ujarnya.
Agus menjelaskan, selain menjalankan operasi keamanan, TNI melakukan pendekatan teritorial melalui kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Kegiatan tersebut mencakup pembangunan fasilitas umum dan pelayanan sosial.
Pendekatan kolaboratif tersebut sebelumnya juga disampaikan Agus pada 20 September 2026.
Saat itu, ia mengatakan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dilakukan TNI sendiri karena membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
“Menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi: pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” kata Agus.
Menurut Agus, kolaborasi diperlukan antara lain karena kondisi geografis Papua yang luas dan memiliki banyak wilayah pegunungan.
Ia menyebut keterlibatan berbagai institusi dapat mendukung operasi sekaligus penanganan persoalan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, TNI menyatakan pendekatan teritorial dilakukan bersamaan dengan operasi keamanan. Kegiatan tersebut diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah penugasan.
Sementara itu, perkembangan keamanan di Papua dalam beberapa pekan terakhir masih menjadi perhatian. ANTARA melaporkan sejumlah konflik terjadi di wilayah Papua, termasuk kasus kematian seorang sopir travel di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan, yang kemudian dikaitkan TNI dengan kelompok bersenjata.
TNI juga melaporkan sejumlah mantan anggota dan simpatisan OPM kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada 10 September 2026, Koops TNI Habema menyebut enam orang kembali dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengatakan pendekatan humanis dan pembinaan teritorial menjadi bagian dari proses tersebut.
“TNI berkomitmen untuk terus mengedepankan komunikasi sosial dan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Papua, sekaligus memastikan pengawalan terhadap proses pemulihan sosial para mantan anggota OPM di tengah lingkungan masyarakat,” ujar Wirya.