APBN 2027 Terbesar dalam Sejarah, Pagu BGN, Kemhan dan Polri Rp568,4 T

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dan buka ruang bagi investasi. Karena itu kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur,” kata Suahasil.

Sebelumnya, pada 23 September 2026, Suahasil menyebut belanja negara di atas Rp4.000 triliun sebagai angka yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Republik Indonesia.

Rp568,4 Triliun untuk BGN, Kemhan dan Polri

Di antara alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam pembahasan RAPBN 2027, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan, dan Polri mendapat pagu dengan nilai ratusan triliun rupiah.

BGN memperoleh pagu Rp240,2 triliun, Kementerian Pertahanan Rp189 triliun, sedangkan Polri Rp139,19 triliun.

Jika dijumlahkan, ketiganya mencapai Rp568,39 triliun atau dibulatkan menjadi Rp568,4 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 13,8 persen dari total belanja negara Rp4.106,26 triliun.

Angka Rp568,4 triliun tersebut merupakan penjumlahan pagu ketiga lembaga dalam pembahasan anggaran. Sementara Rp4.106,26 triliun merupakan total belanja negara dalam APBN 2027 yang telah disahkan DPR.

BGN Rp240,2 Triliun

Dari tiga lembaga tersebut, BGN memperoleh pagu Rp240,2 triliun dalam pembahasan anggaran 2027.

Sebesar Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dari pagu tersebut dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan fungsi anggaran, sekitar Rp198,96 triliun atau 82,83 persen dialokasikan untuk fungsi pendidikan, terutama program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Sementara fungsi kesehatan memperoleh sekitar Rp33,54 triliun atau 13,96 persen, antara lain untuk penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN juga mengalokasikan sekitar Rp7,325 triliun untuk dukungan manajemen.