JAKARTA — APBN 2027 menjadi anggaran belanja negara terbesar dalam sejarah Indonesia setelah DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dengan total belanja mencapai Rp4.106,26 triliun dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026).
Angka tersebut sekaligus menandai pertama kalinya belanja negara Indonesia menembus Rp4.000 triliun.
Pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp4.106,26 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp522,48 triliun, serta penerimaan hibah sekitar Rp666,3 miliar.
Dari sisi belanja, alokasi untuk kementerian/lembaga mencapai Rp1.556,89 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.814,36 triliun. Transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp735 triliun.
Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan defisit Rp20,85 triliun, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,16 triliun.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
APBN 2027 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Asumsi lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dan membuka ruang investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Banggar DPR RI dan pemerintah pada 24 September 2026, saat pemerintah dan Banggar menyepakati postur RAPBN 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.
“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tapi kebijakan fiskal tidak pasif, harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dan buka ruang bagi investasi. Karena itu kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur,” kata Suahasil.
Sebelumnya, pada 23 September 2026, Suahasil menyebut belanja negara di atas Rp4.000 triliun sebagai angka yang untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Republik Indonesia.
Rp568,4 Triliun untuk BGN, Kemhan dan Polri
Di antara alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam pembahasan RAPBN 2027, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan, dan Polri mendapat pagu dengan nilai ratusan triliun rupiah.
BGN memperoleh pagu Rp240,2 triliun, Kementerian Pertahanan Rp189 triliun, sedangkan Polri Rp139,19 triliun.
Jika dijumlahkan, ketiganya mencapai Rp568,39 triliun atau dibulatkan menjadi Rp568,4 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 13,8 persen dari total belanja negara Rp4.106,26 triliun.
Angka Rp568,4 triliun tersebut merupakan penjumlahan pagu ketiga lembaga dalam pembahasan anggaran. Sementara Rp4.106,26 triliun merupakan total belanja negara dalam APBN 2027 yang telah disahkan DPR.
BGN Rp240,2 Triliun
Dari tiga lembaga tersebut, BGN memperoleh pagu Rp240,2 triliun dalam pembahasan anggaran 2027.
Sebesar Rp232,87 triliun atau 96,95 persen dari pagu tersebut dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Berdasarkan fungsi anggaran, sekitar Rp198,96 triliun atau 82,83 persen dialokasikan untuk fungsi pendidikan, terutama program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik, termasuk guru dan tenaga kependidikan.
Sementara fungsi kesehatan memperoleh sekitar Rp33,54 triliun atau 13,96 persen, antara lain untuk penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN juga mengalokasikan sekitar Rp7,325 triliun untuk dukungan manajemen.
Kemhan Rp189 Triliun
Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp189 triliun untuk 2027 dalam pembahasan bersama DPR.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp50 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang berada di kisaran Rp139 triliun.
Alokasi tersebut mencakup kebutuhan Kementerian Pertahanan dan lingkungan TNI, termasuk Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Kenaikan anggaran pertahanan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian postur RAPBN 2027 yang disepakati Banggar DPR dan pemerintah pada 24 September 2026.
Polri Rp139,19 Triliun
Sementara itu, Polri memperoleh pagu Rp139,19 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Jumlah tersebut turun Rp6,86 triliun atau 4,70 persen dibandingkan alokasi Polri pada 2026 sebesar Rp146,05 triliun.
Sebelumnya, kebutuhan ideal anggaran Polri 2027 disebut mencapai sekitar Rp178,69 triliun. Dalam proses pembahasan, pagu indikatif Polri berada di angka Rp118 triliun sebelum meningkat menjadi Rp139,19 triliun.
Penyesuaian anggaran tersebut berdampak pada sejumlah kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, pemeliharaan gedung dan alat material khusus, perlengkapan personel, penanganan kerusuhan massa, serta pengamanan VVIP.
Alokasi K/L Lain
Di luar BGN, Kemhan, dan Polri, pembahasan RAPBN 2027 juga mencatat alokasi besar untuk sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi sekitar Rp114,59 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan sekitar Rp102,12 triliun.
Secara keseluruhan, sepuluh kementerian dan lembaga dengan alokasi terbesar dalam pembahasan RAPBN 2027 menyerap sekitar Rp1.133,58 triliun.