Bunga Utang Tembus Rp444,5 Triliun, Berapa Ruang APBN untuk Program Pemerintah?

JAKARTA, RMTVNews.com — Pemerintah menyatakan telah membayar bunga utang sebesar Rp444,5 triliun hingga akhir September 2026. Pada periode yang sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp319 triliun, dengan pendapatan negara Rp2.341,5 triliun dan belanja negara Rp2.660,5 triliun.

Add to Google

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara meningkat 19 persen secara tahunan.

Di sisi pembiayaan, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Angka-angka tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (9/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan utang masih sesuai dengan rencana pemerintah.

“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujar Suahasil.

Pendapatan dan Belanja Negara

Dari total pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp240,1 triliun.

Selain perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp492,3 triliun hingga September 2026.

Pada periode yang sama, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.061,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit APBN sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit itu menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menghitung kebutuhan pembiayaan anggaran.

Selain mencatat selisih pendapatan dan belanja, Kemenkeu juga melaporkan posisi keseimbangan primer yang tidak memasukkan pembayaran bunga utang dalam perhitungannya.

Keseimbangan Primer Masih Surplus

Hingga akhir September 2026, keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp125,5 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa keseimbangan primer menggambarkan selisih pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

“Jadi, keseimbangan primer positif mengandung arti penerimaan cukup untuk menutup belanja di luar belanja bunga,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).

Berbeda dengan keseimbangan primer, defisit APBN memperhitungkan keseluruhan pendapatan dan belanja, termasuk pembayaran bunga utang. Karena itu, surplus keseimbangan primer dapat tercatat bersamaan dengan defisit anggaran.

Hingga September, pemerintah melaporkan pembayaran bunga utang mencapai Rp444,5 triliun.

Angka tersebut merupakan bagian dari belanja negara yang harus dipenuhi sesuai kewajiban pembayaran utang pemerintah.

Pembiayaan Utang Mencapai Rp494,3 Triliun

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah menetapkan target pembiayaan utang neto sebesar Rp832,2 triliun dalam APBN 2026.

Hingga akhir September, realisasinya mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4 persen dari target tahunan.

Pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto tercatat Rp497,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan pinjaman neto berada pada posisi negatif Rp3,2 triliun.

Menurut Suahasil, pemerintah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan domestik dan global dalam mengelola pembiayaan. Penerbitan surat utang disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah.

Kondisi pasar menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penerbitan SBN karena tingkat imbal hasil (yield) memengaruhi biaya yang harus dibayar pemerintah kepada pemegang surat utang.

Selain penerbitan utang baru, pemerintah juga harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga atas utang yang telah diterbitkan sebelumnya.