JAKARTA — Ekonomi Vietnam melonjak 9,95 persen pada kuartal III 2026, menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada saat yang sama, Indonesia mencatat pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026 dan membidik pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Periode pengukuran kedua negara memang berbeda, tetapi perkembangan tersebut menempatkan kinerja ekonomi Vietnam sebagai salah satu pembanding bagi Indonesia, terutama dalam menarik investasi, memperkuat manufaktur, dan meningkatkan ekspor.
Menurut laporan Reuters, pertumbuhan Vietnam pada kuartal III 2026 ditopang kuat oleh ekspor dan investasi infrastruktur.
Ekspor pada September saja mencapai 59,48 miliar dolar AS atau tumbuh 39,1 persen secara tahunan. Investasi asing langsung sepanjang Januari hingga September juga meningkat 12,1 persen menjadi 21,1 miliar dolar AS.
Data pemerintah Vietnam menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada sembilan bulan pertama 2026 mencapai 9,01 persen.
Sektor industri dan konstruksi tumbuh 11,21 persen, sedangkan sektor jasa tumbuh 8,96 persen. Indeks produksi industri pada periode yang sama meningkat 12,3 persen secara tahunan.
Kinerja tersebut tidak terlepas dari posisi Vietnam sebagai basis manufaktur yang terintegrasi erat dengan rantai pasok global, yang didukung pula oleh agresivitas insentif tax holiday, tarif listrik industri yang kompetitif, serta fleksibilitas regulasi ketenagakarjaan bagi industri berteknologi tinggi.
Indonesia Masih di 5,29 Persen
Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat investasi pada kuartal II 2026 tumbuh 6,87 persen secara tahunan yang didorong oleh investasi kendaraan serta peningkatan realisasi investasi pemerintah dan swasta, sementara ekspor tumbuh 4,13 persen.
Namun, perhatian terhadap daya saing investasi Indonesia muncul bersamaan dengan upaya pemerintah dan DPR membenahi ekosistem kawasan industri.
Persoalan yang ditemukan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri antara lain panjangnya proses perizinan, pasokan energi, akses logistik, tata kelola limbah, serta tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Saat Panja DPR melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (23/9/2026), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa persoalan di lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi mendasar dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Ia menyoroti bagaimana proses perizinan yang terlalu panjang dapat memengaruhi keputusan investasi, termasuk ketika investor mempertimbangkan Vietnam dan Thailand sebagai alternatif utama.
Evita juga menggarisbawahi keluhan para pelaku industri terkait rumitnya proses perizinan, termasuk prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta mempertanyakan dukungan kebijakan pemerintah yang menyebabkan daya saing industri Indonesia tertinggal dari Vietnam.
Ketimpangan efisiensi tersebut tecermin dari durasi realisasi investasi pabrik di lapangan. Jika pengurusan izin operasional dan pembebasan lahan di kawasan industri Vietnam rata-rata dapat dituntaskan dalam kurun beberapa bulan, proses serupa di Indonesia kerap memakan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari satu tahun akibat birokrasi yang berbelit.
Celakanya, hambatan prosedural ini membuat biaya kepatuhan (compliance cost) investor membengkak sebelum pabrik mulai berproduksi.
Sinyal Positif Memasuki Kuartal IV
Di luar hambatan struktural tersebut, sejumlah indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi Indonesia memasuki kuartal IV 2026 tetap bergerak positif.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan, sementara neraca perdagangan mencetak surplus kumulatif 7,25 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Ekspor industri pengolahan tumbuh 6,62 persen, dan impor bahan baku atau barang modal mendominasi hingga 91,3 persen dari total impor.
Kenaikan impor mesin mekanis sebesar 15,26 persen serta mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 22,94 persen mencerminkan adanya aktivitas persiapan produksi di sektor manufaktur.
Aktivitas manufaktur nasional juga kembali memasuki zona ekspansi. PMI Manufaktur Indonesia meningkat dari 49,8 pada Agustus menjadi 52,4 pada September 2026, disertai kenaikan pesanan baru, produksi, pesanan ekspor, pembelian, persediaan input, hingga penyerapan tenaga kerja.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam merespons penguatan indikator tersebut.
“Ke depan, kebijakan Pemerintah akan tetap diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi dan produksi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan fondasi stabilitas yang terjaga dan aktivitas ekonomi yang kembali menguat, kita ingin memastikan momentum ini berlanjut dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” ujar Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Di tengah optimisme angka-angka indikator tersebut, ekonom Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu memberikan catatan mendalam mengenai metodologi pembacaan data pertumbuhan ekonomi.
“Dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendirian. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal ‘berapa persen’, melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya,” ujar Anggito dilansir detiknews.
Ia mengingatkan agar lonjakan angka pertumbuhan yang dipengaruhi faktor musiman atau dorongan stimulus fiskal tidak langsung ditafsirkan secara simplistis.
“Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai ‘semu’ atau ‘artificial’ juga terlalu simplistis. Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal,” tegasnya.
Menurut Anggito, penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal justru menciptakan efek berganda melalui UMKM, rantai pasok, dan penyerapan tenaga kerja.