Pabrik BYD Keluhkan Ulah Ormas di Pabrik Subang, Pemerintah Diminta Turun Tangan

JAKARTA, RMTVNews.com — PT BYD Motor Indonesia meminta dukungan pemerintah dan instansi terkait menyusul demonstrasi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali terjadi di sekitar fasilitas produksi kendaraan listrik milik perusahaan di Subang, Jawa Barat.

BYD berharap aparat dan lembaga berwenang dapat membantu memberikan penjelasan mengenai tuntutan massa agar persoalan yang berkembang di sekitar pabrik tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan perusahaan membutuhkan situasi yang kondusif untuk menjaga kelancaran kegiatan manufaktur.

“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” kata Luther di pabrik BYD, Subang, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Luther menyampaikan, demonstrasi yang berlangsung di sekitar fasilitas produksi tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional perusahaan.

Namun, BYD menyayangkan aksi berulang yang menurut perusahaan masih menyisakan sejumlah tuntutan dan informasi yang perlu dikonfirmasi.

Pabrik BYD di Subang sebelumnya menjadi sasaran demonstrasi pada akhir Oktober 2026.

Massa antara lain menuntut agar perusahaan memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada masyarakat lokal.

Aksi serupa bukan pertama kali terjadi. Pada 2025, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga pernah mengungkap adanya gangguan dari kelompok ormas terhadap pembangunan fasilitas produksi BYD di kawasan tersebut.

Persoalan kesempatan kerja menjadi salah satu isu yang mengemuka karena kehadiran pabrik otomotif berskala besar diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

BYD menyatakan saat ini fasilitas produksinya telah mempekerjakan sekitar 6.000 orang.

Dari jumlah tersebut, 90 persen merupakan warga negara Indonesia, 80 persen berasal dari Jawa Barat, dan 30 persen berasal dari Kabupaten Subang.

Perusahaan menargetkan fasilitas manufaktur tersebut dapat menyerap hingga 20.000 tenaga kerja seiring pengembangan kapasitas produksi.

Luther menjelaskan, belum besarnya proporsi pekerja asal Subang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja berpengalaman di industri otomotif.

Menurut dia, kawasan tersebut sebelumnya belum memiliki fasilitas manufaktur kendaraan roda empat sehingga ketersediaan tenaga kerja dengan pengalaman khusus masih terbatas.

BYD mensyaratkan pengalaman kerja minimal satu hingga dua tahun di industri otomotif, terutama pada fasilitas produksi.

Untuk sejumlah posisi tertentu, pengalaman yang dibutuhkan dapat mencapai empat tahun.

“Sehingga kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufacturing,” ujar Luther.

Luther mengatakan keputusan BYD membangun fasilitas manufaktur di Indonesia tidak hanya didasarkan pada potensi pasar kendaraan listrik.

Perusahaan juga mempertimbangkan stabilitas investasi, kesiapan rantai pasok, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Transportasi, akses jalan, pasokan listrik, dan air menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan dalam menunjang kegiatan produksi.

Sebagai perusahaan global, BYD juga memperhatikan persepsi para pemangku kepentingan internasional terhadap kondisi operasional bisnisnya di Indonesia.

“Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global,” kata Luther.

Meski menghadapi demonstrasi berulang, BYD menyatakan tetap berkomitmen mengembangkan fasilitas manufakturnya di Subang.

Perusahaan berharap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan penjelasan dari pihak-pihak terkait, sehingga kegiatan investasi dan produksi tetap berjalan.