Penerimaan Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Berpacu Kejar Setoran di Akhir 2026

JAKARTA, RMTVNews.com — Pemerintah menghadapi tantangan besar mengejar penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga 31 Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.

Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir, yakni November dan Desember.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui upaya mengumpulkan penerimaan sebesar itu bukan pekerjaan mudah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil.

Ia menjelaskan, kebutuhan penerimaan negara untuk sisa November dan Desember mencapai Rp590,1 triliun.

Angka tersebut mencakup penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari jumlah itu, Rp514 triliun berasal dari sektor perpajakan.

Suahasil mengatakan penerimaan pajak tersebut dibutuhkan untuk menopang pembiayaan belanja negara.

Karena itu, pemerintah meminta dukungan masyarakat dan media untuk mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.

Realisasi Pajak Baru 76,2 Persen

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga akhir Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun.

Pemerintah memproyeksikan penerimaan hingga akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Jika dilihat berdasarkan jenis penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun. Sementara itu, PPh migas tercatat Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen.

Berbeda dengan sejumlah pos penerimaan tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun.

Kementerian Keuangan mengaitkan penurunan tersebut dengan pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Adapun PNBP justru telah melampaui target dengan realisasi Rp551,8 triliun atau 120,2 persen.

Suahasil menyebut capaian PNBP antara lain didorong oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

DJP Siapkan Strategi Tambahan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut strategi tersebut mencakup optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, serta penerapan pajak minimum global.

DJP juga memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan.

Pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, serta pihak ketiga lainnya akan dioptimalkan melalui sistem administrasi perpajakan Coretax.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah kini berupaya mengejar proyeksi penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun.

Realisasi akhir tahun akan menentukan sejauh mana penerimaan perpajakan mampu menopang kebutuhan belanja negara dalam APBN 2026.