Penerimaan Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Berpacu Kejar Setoran di Akhir 2026

JAKARTA, RMTVNews.com — Pemerintah menghadapi tantangan besar mengejar penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga 31 Oktober, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN.

Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir, yakni November dan Desember.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui upaya mengumpulkan penerimaan sebesar itu bukan pekerjaan mudah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil.

Ia menjelaskan, kebutuhan penerimaan negara untuk sisa November dan Desember mencapai Rp590,1 triliun.

Angka tersebut mencakup penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari jumlah itu, Rp514 triliun berasal dari sektor perpajakan.

Suahasil mengatakan penerimaan pajak tersebut dibutuhkan untuk menopang pembiayaan belanja negara.

Karena itu, pemerintah meminta dukungan masyarakat dan media untuk mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.

“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.

Realisasi Pajak Baru 76,2 Persen

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga akhir Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun.

Pemerintah memproyeksikan penerimaan hingga akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Jika dilihat berdasarkan jenis penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.