JAKARTA, RMTVNews.com — Dalam beberapa hari terakhir, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad muncul di banyak persoalan sekaligus. Ada rekam jejak bisnis dan tudingan judi online (judol), penjemputan pengguna Facebook Cakra Adi Negara oleh polisi, dan pengakuan Dasco bahwa putrinya dirundung di media sosial.

Ketiganya punya konteks sendiri-sendiri. Belum ada bukti yang cukup untuk menyebut penjemputan Cakra dilakukan atas perintah Dasco atau demi melindungi kepentingannya.

Menurut polisi, perkara itu berawal dari laporan Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026.

Meski begitu, ketiganya terjadi hampir bersamaan, dan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar nasib satu tokoh. Di mana batas antara melindungi reputasi, menegakkan hukum, dan menjaga hak warga untuk mengkritik?

Tulisan ini memakai istilah megalomania sebagai metafora untuk kultur politik yang terlalu bertumpu pada figur. Istilah itu bukan diagnosis kejiwaan terhadap siapa pun.

Nama Dasco kembali disorot setelah beredar informasi soal hubungannya dengan Golden Oasis Real Estate and Entertainment.

Perusahaan ini pernah disebut dalam laporan investigasi Tempo pada 2025 tentang jaringan kasino dan perjudian di Kamboja.

Pada 19 November 2026, Dasco menjelaskan riwayat bisnis yang tercantum di curriculum vitae (CV) miliknya.

Menurut dia, dokumen itu dibuat pada 2022, saat ia akan menjabat Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk.

Lewat akun X, ia juga membantah terlibat bisnis judi online maupun praktik doxing.

Punya hubungan bisnis dengan sebuah perusahaan belum tentu berarti terlibat perjudian ilegal. Tetapi sebagai Wakil Ketua DPR dan tokoh penting Gerindra, rekam jejak Dasco memang menjadi urusan publik.

Klarifikasi dari pejabat tidak menutup pertanyaan. Penjelasan itu justru jadi bahan bagi masyarakat untuk memeriksa dokumen dan menguji apakah keterangannya konsisten.

Penjemputan Dini Hari dan Anak yang Ikut Terseret

Pada Jumat, 20 November 2026, Cakra, pemilik akun Facebook Chakz, mengunggah video berisi pengakuan bahwa ia dijemput sejumlah orang yang disebut anggota Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

Menurut Cakra, ia didatangi sekitar pukul 01.00 WIB, langsung diborgol, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku ibunya didorong sampai jatuh, ponselnya disita, sebagian rekaman di ponsel itu dihapus, dan permintaannya didampingi penasihat hukum tidak segera dipenuhi.

Ia juga mengatakan tidak ada undangan klarifikasi sebelumnya.

Istrinya, Intan Es Dewantinegara, memberi keterangan serupa. Ia menyebut rumah mereka didatangi tujuh orang yang mengaku polisi, dan ia terjatuh bersama ibu mertuanya saat menggendong bayi.

Cakra mengaitkan penjemputan itu dengan unggahannya soal Dasco dan Golden Oasis. Namun, sejumlah media dan menyampaikan konteks lain.

Cakra dilaporkan Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026 dengan nomor LP/B/8378/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Laporan itu terkait unggahan yang menuduh ada uang Rp800 juta dari Dasco untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang disebut tidak disalurkan.

Dani membantah tuduhan itu, mengaku dirugikan, dan menegaskan laporannya urusan pribadi dengan Cakra, bukan atas nama Dasco.

Pemberitaan lain soal AMPB menyebut angka Rp500 juta dan Rp800 juta dengan sumber dana berbeda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan seorang pria berinisial CAN diamankan dan diperiksa terkait laporan 3 November itu.

Dugaan pidananya mengacu pada Pasal 433 dan/atau Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keterangan polisi menjelaskan dasar perkara, tetapi belum menjawab tudingan Cakra dan keluarganya soal cara penjemputan, kekerasan, penyitaan ponsel, dan akses bantuan hukum.

Dua hal ini harus dipisahkan. Adanya laporan polisi tidak otomatis membenarkan setiap tindakan petugas, dan dugaan kekerasan juga belum terbukti sebelum diperiksa secara independen.

Kaitannya dengan kontroversi Dasco bukan pada siapa pelapornya, karena Dani menyatakan melapor atas nama pribadi.

Kaitannya ada pada persepsi publik, sebab penindakan ini terjadi ketika rekam jejak bisnis Dasco sedang ramai dibicarakan.

Jika pengakuan Cakra terbukti, dampaknya bisa meluas menjadi efek gentar (chilling effect), yaitu orang memilih diam karena takut diperlakukan sama saat menyampaikan informasi atau kritik. Efek ini bisa muncul tanpa perintah langsung dari elite mana pun.

Pada hari yang sama, Dasco mengungkapkan bahwa putrinya, Dinda Ghania Althafunnisa (17), dirundung di media sosial. Ia menyampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anak Internasional di Gedung DPR RI, Senayan.

Dasco mengaku sulit menjawab pertanyaan putrinya, “Pa, apa salah saya?” Ia menghubungkan perundungan itu dengan persaingan politik elite yang menurutnya sudah merembet ke ruang digital dan menyeret keluarga. Ia juga mengatakan sedang berkonsultasi dengan penasihat hukum soal langkah hukum.

Perundungan terhadap anak tidak bisa dibenarkan, apa pun jabatan orang tuanya.

Tetapi melindungi anak berbeda dengan melindungi reputasi politik orang tuanya. Anak berhak dilindungi sepenuhnya. Pejabat publik tetap harus terbuka terhadap pengawasan dan kritik yang sah.

Kalau keduanya dicampur, kritik politik bisa dicap serangan terhadap keluarga, atau sebaliknya, isu keluarga dipakai untuk menutup pemeriksaan atas rekam jejak pejabat.

Megalomania dan Soal Kewibawaan

Sebagai metafora, megalomania menunjuk pada kultur kekuasaan yang terlalu berpusat pada figur, sehingga kritik terhadap satu orang mudah dianggap ancaman bagi kelompok, partai, atau kekuasaan di belakangnya.

Max Weber menjelaskan otoritas karismatik sebagai legitimasi yang bertumpu pada keyakinan terhadap kualitas luar biasa seorang pemimpin dan loyalitas pribadi kepadanya.

Masalah muncul ketika kesetiaan pada figur mengalahkan kesetiaan pada aturan dan kepentingan institusi.

Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan bekerja lewat pengawasan, pendisiplinan, dan pembentukan perilaku, tidak hanya lewat larangan.

Di ruang digital, tindakan keras terhadap satu suara kritis bisa mengubah perilaku banyak orang. Orang menimbang risiko sebelum bicara, dan ruang kritik menyempit tanpa perlu ada perintah langsung.

Kebebasan berekspresi memang bukan izin menyebar fitnah, dan setiap orang bertanggung jawab atas informasi yang ia sebarkan.

Tetapi penegakan hukum pun harus sesuai prosedur, tanpa kekerasan, dan menghormati hak orang yang diperiksa.

Dasco adalah tokoh berpengaruh di DPR dan di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga setiap langkah dan tanggapannya punya bobot politik dan menjadi kepentingan publik.

Soal Golden Oasis perlu diuji lewat dokumen. Dugaan aliran dana AMPB harus diperiksa lewat proses hukum yang adil. Pengakuan Cakra soal kekerasan menuntut klarifikasi resmi dan pemeriksaan yang akuntabel.

Persoalan publik tidak semestinya diselesaikan lewat saling serang di media sosial. Jabatan juga tidak membuat pejabat kebal dari pertanyaan.

Hak membela nama baik dan melindungi keluarga tidak boleh menghilangkan hak masyarakat mengawasi kekuasaan.

Kewibawaan kekuasaan tidak diukur dari seberapa kuat ia mengendalikan cerita tentang dirinya, tetapi dari kemauannya menerima kritik, menjelaskan diri secara terbuka, dan memastikan hukum berlaku adil bagi siapa pun.

Dalam negara demokratis, institusi harus lebih besar daripada orang yang menjabat. Kekuasaan adalah mandat publik, bukan milik pribadi.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.