JAKARTA, RMTVNews.com — Ada yang menarik dari cara DPR merespons polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ketika persoalan pendidikan Wakil Presiden itu berkembang menjadi perdebatan konstitusional, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Jumlah itu setara dengan sekitar 20,7 persen dari total 580 anggota DPR periode 2024–2029.
Usulan tersebut diarahkan untuk mempersoalkan pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden dan membuka jalan bagi proses politik di parlemen.
Namun, ketika tuntutan transparansi riwayat pendidikan diarahkan kepada anggota DPR sendiri, respons yang muncul berbeda.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada 17 November 2026, menyatakan dokumen pencalonan anggota DPR dapat dilihat melalui KPU.
“Kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU terbuka, sehingga bisa dilihat di KPU mengenai data calon,” kata Dasco.
Pernyataan itu menjelaskan ketersediaan data pencalonan di KPU. Namun, tuntutan masyarakat tidak berhenti pada keberadaan data.
Publik juga meminta keterbukaan dokumen dan kepastian bahwa persyaratan pendidikan para wakil rakyat telah diverifikasi.
Di sinilah ironi politik parlemen muncul. Ketika menyangkut Gibran, persyaratan pendidikan berkembang menjadi agenda politik serius.
Ketika tuntutan serupa diarahkan kepada anggota DPR, jawaban yang diberikan justru mengarah pada ketersediaan data di lembaga penyelenggara pemilu.
Padahal, anggota DPR juga pejabat publik yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Standar Ganda dalam Satu Persoalan
Polemik pendidikan Gibran berkembang seputar dokumen pendidikan dan penyetaraan ijazahnya. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP.
Para pengusul mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR. Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi di parlemen.
Langkah itu memperlihatkan bagaimana isu persyaratan pendidikan dapat berkembang menjadi agenda politik serius ketika menyangkut legitimasi jabatan publik.
Kini, perhatian publik juga diarahkan kepada para legislator.
Berdasarkan publikasi Statistik Politik 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 tidak mencantumkan pendidikan terakhir dalam data yang dipublikasikan.
Jumlah tersebut mencapai sekitar 36,4 persen dari keseluruhan anggota DPR.
Angka itu tidak berarti 211 anggota DPR tidak memiliki ijazah atau tidak memenuhi persyaratan pendidikan.
Tidak tercantumnya riwayat pendidikan dalam publikasi berbeda dengan tidak sahnya dokumen pendidikan.
Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Karena itu, tuntutan publik bukan semata-mata mengenai tingkat pendidikan para legislator, melainkan keterbukaan informasi dan kepastian verifikasi dokumen persyaratan mereka.
Petisi yang digagas Farida Octavia melalui Change.org sejak 12 November 2026 turut memperlihatkan perhatian masyarakat terhadap isu tersebut.
Petisi yang meminta keterbukaan dan verifikasi ulang ijazah anggota DPR itu telah memperoleh lebih dari 21 ribu tanda tangan.
Masyarakat tidak sedang meminta seluruh anggota DPR memiliki gelar sarjana. Yang diminta adalah informasi yang dapat diperiksa mengenai latar belakang pendidikan orang-orang yang membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menentukan arah kebijakan negara.
Dalam prinsip akuntabilitas politik, pejabat publik tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan formal ketika memperoleh jabatan. Pejabat juga harus bersedia mempertanggungjawabkan rekam jejaknya kepada masyarakat.
Pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang legislator. Seseorang yang hanya menyelesaikan pendidikan SMA tetap berhak dipilih menjadi anggota DPR sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang.
Namun, keterbukaan riwayat pendidikan merupakan hal berbeda yang berkaitan dengan transparansi pejabat publik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur perlindungan terhadap informasi pribadi, termasuk riwayat pendidikan formal dalam Pasal 17 huruf h.
Sementara Pasal 18 ayat (2) mengatur pengecualian terhadap informasi pribadi tertentu apabila berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik atau terdapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh dokumen pendidikan otomatis terbuka untuk umum. Namun, status sebagai pejabat publik menimbulkan kepentingan transparansi yang perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum.
DPR juga tidak harus berhenti pada penjelasan bahwa data pencalonan tersedia di KPU.
Pimpinan parlemen dapat mendorong keterbukaan informasi yang lebih sistematis, meminta klarifikasi atas data yang belum lengkap, serta memfasilitasi pemeriksaan dokumen melalui lembaga yang berwenang.
Langkah itu akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi anggota DPR dari tuduhan yang tidak berdasar.
Ketika DPR menjadikan persyaratan pendidikan Gibran sebagai dasar untuk mendorong proses politik, prinsip akuntabilitas yang sama semestinya berlaku saat tuntutan pemeriksaan diarahkan kepada lingkungan parlemen sendiri.
DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan juga tidak berada di luar jangkauan pengawasan masyarakat.
Parlemen tidak cukup hanya menempatkan diri sebagai pemeriksa ketika persoalan menyangkut pejabat lain, lalu mengembalikan tuntutan publik kepada lembaga lain ketika diminta membuka rekam jejak anggotanya sendiri.
Jika keterbukaan dianggap penting untuk menjaga legitimasi jabatan publik, prinsip tersebut berlaku bagi semua pemegang jabatan, termasuk mereka yang duduk di Senayan.
Polemik ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola verifikasi persyaratan pejabat publik.
Bukan hanya bagi wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif dan seluruh pejabat yang memperoleh mandat dari rakyat.
Demokrasi membutuhkan lembaga yang bukan hanya mampu mengawasi kekuasaan, melainkan juga bersedia diawasi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan