Gibran Mundur dan Memudarnya Pengaruh Jokowi di Lingkaran Kekuasaan Prabowo

JAKARTA, RMTVNews.com — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menandai perubahan penting dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto.

Keputusan itu tidak hanya mengakhiri masa jabatan Gibran yang semestinya berlangsung hingga 2029, tetapi juga menghilangkan salah satu penghubung utama antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gibran adalah putra Jokowi yang dipilih Prabowo sebagai pasangan pada Pilpres 2024. Pencalonan itu menjadi titik penting berubahnya hubungan dua tokoh yang sebelumnya berhadapan dalam dua pilpres berturut-turut.

Pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat itu berisi pernyataan berhenti atas permintaan sendiri.

MPR kemudian menyatakan jabatan wakil presiden kosong dan menyiapkan proses pengisian sesuai konstitusi.

Pengunduran diri itu terjadi di tengah tekanan politik dan hukum soal persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonan Gibran.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Mahkamah Konstitusi (M, di sisi lain, menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran karena hal itu menjadi tanggung jawab lembaga lain.

Di DPR, sejumlah anggota mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyebut persoalan persyaratan pendidikan sebagai dasar keputusan Gibran mengundurkan diri.

Prabowo menjelaskan adanya perbedaan antara sistem pendidikan luar negeri dan sistem pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan konstitusional.

“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.

Penjelasan itu berbeda dengan pernyataan Gibran pada hari yang sama.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram-nya, Gibran menyatakan keputusan mundur adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.

Ia juga menegaskan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.

“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.

Perbedaan penjelasan itu menambah dimensi baru pada pengunduran diri Gibran.

Presiden mengaitkan keputusan tersebut dengan persoalan persyaratan konstitusional, sementara Gibran menolak mengaitkannya dengan polemik ijazah, sehingga hubungan antara keduanya masih diperdebatkan.

Di tengah situasi itu, Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Namun dukungan tersebut kini tidak lagi memiliki saluran langsung melalui putranya yang duduk di kursi wakil presiden.

Jokowi menyampaikan dukungan itu di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan jabatan publik bersifat sementara dan menegaskan dukungannya pada program pemerintahan Prabowo yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

Pernyataan itu menunjukkan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta diikuti deklarasi perpecahan terbuka antara kedua tokoh.

Meski demikian, hilangnya posisi Gibran di pemerintahan mengubah salah satu jalur utama yang selama ini menghubungkan kepentingan politik Jokowi dengan kekuasaan Prabowo.

Dari Rivalitas Pilpres Menuju Koalisi Kekuasaan

Hubungan Prabowo dan Jokowi berubah besar setelah dua kali berhadapan dalam pemilihan presiden.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo menjadi penantang Jokowi. Setelah kalah pada 2019, ia menerima posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi.

Perubahan berlanjut menjelang Pilpres 2024. Prabowo memilih Gibran sebagai calon wakil presiden, padahal Jokowi saat itu masih berada dalam lingkungan politik PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Pencalonan Gibran menjadi titik pertemuan kepentingan keduanya. Prabowo memperoleh dukungan dari jaringan politik presiden yang sedang menjabat, sedangkan keluarga Jokowi mendapat posisi penting di pemerintahan berikutnya.

Jejak proses pencalonan itu terlihat dari pernyataan Gibran pada 11 Oktober 2023. Saat masih menjabat Wali Kota Surakarta, ia mengakui Prabowo telah berulang kali memintanya menjadi calon wakil presiden.

“Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi bacawapres),” kata Gibran.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dalam proses itu Jokowi setiap kali meminta agar keputusan dipertimbangkan dahulu, dan pada pembicaraan terakhir ia meminta Prabowo berbicara langsung dengan Gibran.

Pada 5 Januari 2024, Jokowi dan Prabowo juga bertemu dalam jamuan makan malam di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, ketika itu menafsirkan makan malam tersebut sebagai tanda dukungan Jokowi.

“Ya pertemuan dan makan malam itu pertanda memang Pak Jokowi mendukung Prabowo-Gibran,” kata Nusron.

Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024-2029.

Namun keberadaan Gibran di pemerintahan tidak otomatis menjadikannya pusat pengambilan keputusan.

Sejumlah analis politik sejak beberapa waktu lalu menunjuk melemahnya pengaruh Gibran dalam pemerintahan sebagai salah satu tanda posisi Jokowi yang kian rentan.

Hal ini memperlihatkan jarak antara posisi formal Gibran sebagai wakil presiden dan ruang pengaruhnya, meski jabatan itu tetap menjadi representasi politik keluarga Jokowi di tingkat tertinggi negara.

Pengaruh Jokowi di Tengah Konsolidasi Prabowo

Sejak Prabowo memimpin, komposisi elite di sekitar kekuasaan ikut berubah, mulai dari perubahan kabinet dan dinamika antarpartai hingga perkara yang menyeret sejumlah mantan pejabat.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Listyo menjabat Kapolri sejak Januari 2021, pada masa pemerintahan Jokowi. Sejumlah analis menyebut perkara ini sebagai tanda lain dari jarak antara Prabowo dan Jokowi, dengan Listyo dipandang luas sebagai figur yang loyal kepada Jokowi.

Namun belum ada bukti yang dipublikasikan yang menghubungkan Jokowi sendiri dengan dugaan penyadapan itu.

Di luar perkara tersebut, posisi Jokowi juga berubah setelah tidak lagi menjabat presiden.

Pengaruh yang dahulu ditopang kewenangan eksekutif kini harus bertumpu pada jaringan politik, hubungan dengan elite partai, dan dukungan publik.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan jabatan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Gubernur Sumatera Utara menjadi sebagian dari sumber daya politik keluarga itu.

Pengamat politik dari Australian National University, Sana Jaffrey, menilai sudah lama ada indikasi hubungan Prabowo dan Jokowi bergerak menuju perpecahan.

Menurutnya, Prabowo mencapai itu tanpa menuntut pengunduran diri secara terbuka atau tampak berada di balik langkah tersebut, sementara mundurnya Gibran melemahkan pengaruh Jokowi karena Gibran selama ini menjadi jembatan antara pemerintahan sekarang dan pemimpin sebelumnya.

Peneliti Burhanuddin Muhtadi dari Yusof Ishak Institute berpandangan lebih berimbang. Menurutnya, pengunduran diri Gibran tidak berarti Prabowo dan Jokowi sepenuhnya berpisah, tetapi salah satu ikatan terpenting dalam aliansi keduanya telah terputus.

Bagi Prabowo, situasi ini memberi ruang lebih besar untuk mengonsolidasikan pemerintahan berdasarkan jaringan dan koalisi di bawah kepemimpinannya.

Sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, ia memegang kendali formal atas pemerintahan dan partainya.

Sebaliknya, Jokowi tidak lagi memiliki jabatan yang menjadi saluran langsung untuk memengaruhi kebijakan eksekutif.

Dukungannya kepada Prabowo tetap disampaikan terbuka, tetapi hubungan keduanya tidak lagi berbentuk sama seperti ketika Gibran menjadi wakil presiden.

Pengunduran diri Gibran dengan demikian menandai perubahan hubungan dua tokoh yang pernah bersaing, kemudian berkoalisi, dan kini menghadapi konfigurasi kekuasaan yang berbeda.

Pengaruh Jokowi belum sepenuhnya hilang, karena jaringan politik keluarga, PSI, dan hubungan dengan sejumlah elite masih menjadi sumber daya.

Namun tanpa Gibran di kursi wakil presiden, salah satu akses langsung keluarga Jokowi ke pusat pemerintahan Prabowo telah berakhir.