JAKARTA, RMTVNews.com — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka kembali pertanyaan tentang karakter koalisi yang mengantarkan Prabowo Subianto dan dirinya ke kekuasaan.

Partai-partai yang dahulu berada dalam satu barisan untuk memenangkan Pilpres 2024 kini tidak memperlihatkan solidaritas yang sama ketika Gibran menghadapi kontroversi soal persyaratan pencalonannya.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Tekanan terhadap Gibran dengan demikian tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari anggota parlemen di partai-partai yang berada dalam konfigurasi pemerintahan.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), dan Presiden Prabowo menerima keputusan itu.

Anak sulung Joko Widodo atau Jokowi itu menyatakan keputusannya bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sementara Prabowo menyinggung putusan hukum soal pemenuhan persyaratan konstitusional sebagai latar belakangnya.

Dua penjelasan itu belum sepenuhnya bertemu.

Peristiwa ini menyisakan ironi politik. Gibran adalah bagian penting dari konstruksi kemenangan Prabowo pada 2024, tetapi ketika tekanan datang, dukungan terbuka dari partai-partai koalisi tidak terlihat sekuat saat pencalonannya berlangsung.

Koalisi tetap bertahan, sementara tokoh yang dahulu menjadi bagian dari kesepakatan politiknya kehilangan perlindungan dari banyak pihak yang ikut mengantarkannya ke kekuasaan.

Gibran, Efek Ekor Jas, dan Kalkulasi Partai

Untuk memahami perubahan sikap itu, kita perlu kembali ke alasan di balik pencalonan Gibran pada 2023. Ia punya dua fungsi strategis dalam Koalisi Indonesia Maju.

Pertama, ia menjadi jalan tengah bagi partai yang masing-masing menyodorkan kandidat wakil presiden. Golkar mendorong Airlangga Hartarto, PAN mengusulkan Erick Thohir, dan Demokrat mengajukan sejumlah nama alternatif.

Sebagai putra Jokowi sekaligus figur di luar struktur partai-partai utama koalisi, Gibran menjadi pilihan kompromi yang bisa diterima semua pihak.

Kedua, ia menjadi penghubung Prabowo dengan basis pemilih Jokowi.

Fungsi kedua inilah yang dapat dibaca lewat coattail effect atau efek ekor jas, yakni keuntungan elektoral yang diperoleh kandidat atau partai dari popularitas tokoh lain yang lebih kuat.

Dalam literatur, konsep ini biasanya menjelaskan pengaruh calon presiden terhadap perolehan suara partainya di pemilu legislatif.

Dalam kasus ini, pencalonan Gibran bukan sekadar soal figur wakil presiden, melainkan kalkulasi untuk memperluas basis dukungan, dengan popularitas Jokowi yang ikut “dipinjam” oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Efek itu tampak pada perolehan suara partai. Dalam Pileg DPR 2024, Golkar meraih 23.208.654 suara atau 15,29 persen, sedangkan Gerindra 20.071.708 suara atau 13,22 persen.

Pada 2019, Gerindra memperoleh 12,57 persen dan Golkar 12,31 persen, sehingga Golkar naik sekitar tiga poin persentase dan Gerindra naik lebih tipis.

Demokrat menjadi satu-satunya partai pendukung Prabowo-Gibran yang suaranya turun dibandingkan 2019, sementara PAN dan Gerindra ikut naik.

Gabungan Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN menguasai 261 kursi atau 45,3 persen DPR.

Sejumlah pelaku politik mengakui keuntungan itu. Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurrahman menyebut kenaikan suara partainya dibantu efek ekor jas dari Prabowo, dan mengatakan setiap kali Prabowo dan Gibran hadir dalam kampanye Golkar, keduanya mempromosikan caleg partai itu.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro juga menilai capaian Golkar yang sejalan dengan kemenangan Prabowo-Gibran bisa menjadi bukti efek ekor jas.

Meski demikian, atribusi ini perlu hati-hati. Efek ekor jas bukan satu-satunya penjelasan, karena pemilu serentak dan irisan basis pemilih juga berpengaruh.

PDIP justru menjadi pemenang pileg meski paslon yang diusungnya, Ganjar-Mahfud, finis terakhir di pilpres, dan tiga partai pendukung Anies-Cak Imin juga mencatat kenaikan suara.

Ada pula yang menilai Gerindra gagal mendapatkan efek ekor jas penuh dari Prabowo karena suaranya tidak jauh berbeda dari pileg sebelumnya.

Sejauh ini yang bisa dikatakan adalah bahwa pasangan Prabowo-Gibran memberi keuntungan elektoral bagi partai pendukungnya, tetapi besarnya berbeda-beda dan sulit dipisahkan dari faktor lain.

Satu hal tetap jelas, yakni partai-partai itu menikmati hasil dari kemenangan yang di dalamnya Gibran punya peran.

Namun nilai strategis Gibran berubah setelah Prabowo menang. Pusat gravitasi koalisi berpindah ke presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan partai berkepentingan mempertahankan akses ke pemerintahan, kursi kabinet, serta pengaruh dalam kebijakan.

Gibran tidak lagi menjadi penghubung elektoral antara Prabowo dan Jokowi, dan itu membantu menjelaskan mengapa solidaritas kepadanya tidak otomatis bertahan setelah pemilu usai.

Kartel, Perisai Politik, dan Politik Cuci Tangan

Jika partai menikmati keuntungan bersama, mengapa pembelaan bersama tidak ikut muncul? Pertanyaan itu bisa dibaca lewat Cartel Party Theory yang dikembangkan Richard S. Katz dan Peter Mair.

Teori ini menjelaskan kecenderungan partai membangun kerja sama untuk mempertahankan akses ke sumber daya dan institusi negara.

Persaingan tetap ada, tetapi kepentingan bertahan di pemerintahan bisa lebih dominan daripada perbedaan ideologi atau program.

Di Indonesia, gagasan ini antara lain dikembangkan Kuskridho Ambardi lewat kajiannya tentang politik kartel.

Dalam kerangka itu, koalisi tidak selalu dibangun atas kesamaan pandangan, melainkan juga menjadi mekanisme pembagian akses kekuasaan.

Masalah muncul ketika kerja sama itu tidak disertai komitmen terhadap tanggung jawab bersama.

Partai bisa sangat solid saat membahas kemenangan dan pembagian posisi, lalu berubah sikap ketika muncul persoalan yang berpotensi merugikan kepentingannya.

Jika teori kartel menjelaskan sikap partai, posisi Gibran sendiri bisa dibaca lewat konsep legislative shield atau perisai legislatif dari Aníbal Pérez-Liñán dalam studinya tentang pemakzulan di Amerika Latin.

Intinya, pemimpin yang memiliki dukungan legislatif cukup kuat relatif aman dari upaya penjatuhan, sedangkan ketika perisai itu melemah, risikonya naik.

Konsep ini awalnya dipakai untuk presiden, sehingga penerapannya pada wakil presiden adalah analogi.

Secara formal, jabatan wakil presiden memberi Gibran kedudukan konstitusional yang tinggi. Namun jabatan itu tidak otomatis memberinya basis partai yang loyal di parlemen.

Dukungan pada pencalonannya lebih merupakan bagian dari kesepakatan koalisi daripada ikatan organisasi yang menjamin loyalitas jangka panjang. Ketika polemik dokumen pendidikan berkembang dan usulan Hak Menyatakan Pendapat memperoleh tanda tangan dari delapan fraksi, kerentanan itu makin terlihat.

Ia punya kekuasaan formal, tetapi tidak punya kekuatan institusional yang cukup untuk bertahan saat kepentingan partai berubah.

Kerentanan itu membuat nasib Gibran sangat bergantung pada sikap partai, dan di titik inilah muncul istilah politik cuci tangan.

Gibran tidak mencalonkan dirinya sendiri, dan partai-partai yang ikut menikmati keuntungan elektoral dari pasangan Prabowo-Gibran tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari konsekuensi keputusan itu.

Dalam demokrasi, tanggung jawab partai tidak berhenti setelah kandidatnya menang. Partai juga wajib menjelaskan keputusan politiknya kepada publik, termasuk ketika keputusan itu menimbulkan kontroversi.

Relawan Gibran sendiri pernah mengingatkan partai bahwa kesetiaan diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut tenang, dan menilai partai koalisi terkesan bermain aman.

Karena itu, tolok ukur yang adil bukan semata apakah partai membela atau meninggalkan Gibran, melainkan apakah mereka menjelaskan dasar sikapnya dan konsisten.

Jokowi, Gibran, dan Koalisi yang Ompong

Dampak pengunduran diri ini tidak berhenti pada Gibran dan partai pengusungnya, tetapi juga menyentuh posisi Jokowi.

Selama Gibran menjadi wakil presiden, hubungan keduanya menyediakan jalur komunikasi politik antara mantan presiden dan pemerintahan baru. Setelah Gibran mundur, jalur itu tidak lagi tersedia dalam bentuk yang sama.

Namun hilangnya jabatan itu tidak otomatis mengakhiri pengaruh Jokowi, karena jaringan politik, popularitas, dan hubungan dengan elite partai masih menjadi sumber daya.

Pertanyaannya, apakah modal itu bisa dikonversi menjadi kekuatan institusional yang mandiri.

Gibran menghadapi tantangan serupa, sebab tanpa jabatan dan tanpa dukungan partai besar yang konsisten, ia harus membangun kembali posisinya lewat organisasi, jaringan elite, dan dukungan publik.

Kasus ini pada akhirnya memperlihatkan paradoks dalam koalisi politik Indonesia.

Partai bisa membangun konsolidasi besar untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan pemerintahan, tetapi konsolidasi itu tidak selalu menghasilkan tanggung jawab kolektif ketika keputusan yang mereka buat menghadapi persoalan.

Di sinilah istilah koalisi ompong menjadi relevan, bukan karena koalisi kehilangan kursi atau kemampuan menguasai parlemen, melainkan karena besarnya kekuatan politik tidak selalu diikuti keberanian mempertanggungjawabkan keputusan bersama.

Karena itu, persoalan Gibran bukan hanya soal nasib seorang wakil presiden yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir.

Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi partai-partai yang dahulu ikut mengantarkannya ke kekuasaan dan menikmati keuntungan elektoralnya.

Dalam demokrasi, partai tidak cukup bertanggung jawab atas kemenangan. Mereka juga harus bertanggung jawab atas keputusan politik yang dibuat bersama.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.