JAKARTA, RMTVNews.com — “Kalau tidak ada PDIP, Pak Jokowi kasihan.” Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu kembali jadi sorotan saat publik membandingkan perjalanan politik Joko Widodo atau Jokowi dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi menghadapi tekanan oposisi yang dipimpin Prabowo Subianto lewat Koalisi Merah Putih (KMP).

Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua kekuatan utama yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Di tengah tekanan itu, PDIP berdiri sebagai penopang utama, baik di parlemen maupun dalam konsolidasi politik nasional.

Gibran berada di posisi berbeda. Ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, tetapi tidak punya ikatan kader dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Ketika polemik dokumen pendidikannya kembali mencuat, sejumlah pihak mengkritik minimnya pembelaan terbuka dari partai koalisi.

Dari KMP hingga #2019GantiPresiden

Pertarungan Jokowi dengan oposisi bermula sejak Pilpres 2014. Setelah kalah, Prabowo menggalang Koalisi Merah Putih bersama Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PBB.

Kekuatan koalisi ini terlihat pada 2 Oktober 2014, ketika paket pimpinan DPR yang didukung KMP menyapu seluruh kursi pimpinan lembaga legislatif periode 2014–2019.

Pemerintahan Jokowi-JK pun menghadapi parlemen yang tidak sepenuhnya berpihak kepadanya.

Seiring waktu, sejumlah anggota KMP merapat ke pemerintah. Pada Februari 2016 koalisi itu telah bubar, dengan Prabowo sebagai pemrakarsa dan Gerindra sebagai pihak yang menutupnya.

Gerindra dan PKS tetap bertahan sebagai oposisi yang konsisten.

Tekanan juga mengalir lewat jalur di luar parlemen. Menjelang Pilpres 2019, politikus PKS Mardani Ali Sera menggagas gerakan #2019GantiPresiden yang mendapat dukungan terbuka sejumlah elite Gerindra.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.