Posisi PKB lebih unik. Pada Pilpres 2024, Cak Imin justru berhadapan langsung dengan Gibran sebagai cawapres Anies Baswedan, lalu PKB merapat ke pemerintah setelah Prabowo-Gibran menang.

Di Istana, Selasa (10/11/2026), Cak Imin mengatakan partainya berada pada posisi “kita tunggu saja” dan masih menanti masukan Fraksi PKB di DPR.

NasDem juga belum bersikap. Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menyebut partainya menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh, seraya menyatakan siap mengikuti prosedur konstitusional.

PAN, yang sebelumnya mendorong Erick Thohir sebelum akhirnya ikut mendeklarasikan dukungan pada 25 Oktober 2023, belum mengeluarkan pernyataan resmi soal dukungannya kepada wakil presiden.

Pada Oktober 2026, partai itu hanya menyatakan masih mempelajari putusan pengadilan.

Sementara itu, PSI yang dipimpin adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, menegaskan tetap mendukung pemerintahan, kendati tiga kadernya, Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari Kabinet Merah Putih pada November 2026.

Sikap itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan belum tentu sama dengan sikap partai terhadap setiap persoalan hukum yang melibatkan Gibran.

Di parlemen, gambarannya tidak sepenuhnya seragam. Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi, dipicu polemik dokumen pendidikan dan status Gibran sebagai wakil presiden.

Pengusul terbanyak berasal dari PKS dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Gerindra 11 anggota, serta sejumlah anggota Golkar dan PAN.

Artinya, sebagian anggota dari partai yang pimpinannya mengaku masih menunggu ikut menandatangani usulan itu.

Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari ambang yang dibutuhkan. Dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, 460 anggota belum menandatangani.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.