Gerindra sendiri mengembangkan #2019DukungPrabowo untuk menggalang suara bagi Prabowo sebagai penantang Jokowi. Persaingan pun berlangsung di parlemen, jalanan, dan ruang digital sekaligus.

Di tengah semua itu, PDIP tetap berada di barisan utama pendukung Jokowi. Hubungan keduanya lebih dari sekadar calon presiden dan partai pengusung.

Perjalanan politik Jokowi bersama partai itu dimulai sejak Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.

Pada Pilpres 2014, PDIP menjadi partai utama pengusung Jokowi-JK dan bagian penting Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menopang pemerintahan menghadapi KMP.

PDIP juga tetap di barisan depan ketika Prabowo kembali menantang Jokowi pada Pilpres 2019. Jokowi menang dan melanjutkan pemerintahan bersama Ma’ruf Amin.

Dari sini, pernyataan Megawati bisa dibaca sebagai refleksi hubungan antara partai dan figur yang dibesarkannya.

Partai tak hanya menyediakan tiket pencalonan, tetapi juga jaringan organisasi, kekuatan parlemen, dan sumber daya politik untuk membela kadernya.

Hubungan itu retak menjelang Pilpres 2024, setelah Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo. PDIP menyatakan tidak lagi menganggap Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution sebagai bagian dari keluarga besar partai.

Gibran Tanpa Rumah Partai Politik

Gibran memulai karier politik lewat PDIP, yang mengusungnya di Pilkada Solo 2020. Kini ia menjadi wakil presiden melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun, menjadi bagian dari koalisi pengusung tidak otomatis memberinya basis organisasi sendiri.

Perbedaan itu terasa ketika polemik dokumen pendidikan dan keabsahan pencalonannya mencuat.

Pada awal Oktober 2026, pengamat politik Adi Prayitno menilai posisi Gibran berbeda karena tidak ada partai parlemen yang secara organisasi menjadikannya kader.

Loyalis Jokowi, Dede Budhyarto, seperti dikutip Olenka pada 26 September 2026, mengkritik partai-partai pendukung Prabowo-Gibran yang dinilainya tidak memberi pembelaan terbuka dalam polemik ijazah itu.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.