JAKARTA, RMTVNews.com — Kasus tahanan perempuan yang hamil saat berada di sel tahanan Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkap pelanggaran serius yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Sarbani terbukti melakukan persetubuhan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR yang sedang menjalani proses hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.
Perbuatan tersebut berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Bahkan, hubungan badan itu disebut dilakukan di ruang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Dompu, tempat Sarbani menjalankan tugasnya sebagai kepala kepolisian sektor.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang etik pada Senin (9/11/2026).
Putusan tersebut dijatuhkan setelah majelis sidang menyatakan Sarbani terbukti melakukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Kholid menjelaskan, persidangan etik mengungkap sejumlah rangkaian perbuatan Sarbani.
Selain melakukan persetubuhan dengan DR, Sarbani juga diketahui mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu.
Fakta lain yang terungkap adalah adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
“Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu,” kata Kholid.
“Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut,” imbuhnya.
Dalam proses pemeriksaan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB menghadirkan 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Sidang KKEP berlangsung sekitar delapan jam, mulai Senin (9/11/2026) siang hingga malam.
Majelis sidang kemudian menyatakan Sarbani terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar sejumlah ketentuan mengenai pemberhentian anggota Polri serta kode etik profesi kepolisian.
Sanksi PTDH dijatuhkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sarbani juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Sarbani menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Tahanan Kasus Ekstasi, Keluarga Tempuh Jalur Pidana
DR merupakan tahanan perempuan yang dititipkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex. Perkara yang menjeratnya telah memasuki tahap persidangan.
Kasus kehamilan DR sebelumnya mencuat setelah diketahui dirinya hamil ketika berada di dalam sel tahanan Polsek Dompu.
Informasi tersebut kemudian menyebar dan menjadi perhatian publik.
Setelah kasus itu terungkap, Sarbani lebih dahulu dicopot dari jabatan Kapolsek Dompu.
Proses pemeriksaan internal kemudian berujung pada putusan PTDH.
Perkembangan terbaru, keluarga DR juga menempuh jalur pidana dengan melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan.
Laporan tersebut disampaikan orang tua DR melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dompu. Penanganannya kemudian dilimpahkan ke Polda NTB.
Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan dari keluarga tahanan perempuan tersebut.
“Iya benar ada laporannya,” kata Suardika, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan perkara Sarbani dilakukan oleh PPA Polda NTB bersamaan dengan proses penanganan pelanggaran etik.
Dengan adanya laporan tersebut, Sarbani tidak hanya menghadapi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi juga proses hukum pidana yang dilaporkan keluarga DR.
Setelah Sarbani diberhentikan, jabatan Kapolsek Dompu kini diisi oleh IPTU Sumaharto.
Sumaharto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satresnarkoba Polres Dompu. Ia dilantik dalam upacara serah terima jabatan di Lapangan Upacara Polres Dompu, Selasa (10/11/2026).
Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan