Sosok Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit, Diduga Diperintahkan Lakukan Surveillance

JAKARTA, RMTVNews.com — Sosok perwira tinggi Polri berinisial TK ikut muncul dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira lainnya.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengonfirmasi bahwa TK merupakan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, perwira tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangan resmi, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Johnny, pemeriksaan terhadap TK berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi.

Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Nama TK pertama kali mencuat ketika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan dugaan pembagian peran empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan Kapolri, Listyo Sigit diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).

Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau end-user dari hasil penyadapan.

Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat monitoring center.

Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo.

Adapun Eko Hadi Santoso, yang pernah menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Ahrie Sonta kemudian disebut menerima perintah langsung dari Listyo Sigit. Ia diduga meneruskan instruksi kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Dalam rangkaian tugas tersebut, nama TK muncul sebagai pihak yang diduga diperintahkan Ahrie untuk melakukan surveillance atau pengawasan.

“AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.

Selain dugaan perintah pengawasan, Ahrie juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas sistem (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Polri Belum Membuka Identitas TK

Hingga keterangan resmi Mabes Polri disampaikan, identitas lengkap Brigjen TK belum diumumkan kepada publik.

Polri baru mengonfirmasi pangkat dan status pemeriksaannya. Keterangan mengenai peran TK masih didalami dalam proses penyidikan dan pemeriksaan internal Propam.

Kapolri Suyudi sebelumnya juga menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Para saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga pihak dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Penyidik turut menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, modem, serta dokumen dan catatan log penyadapan.

Suyudi juga mengungkap bahwa dugaan sasaran penyadapan mencakup Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, kepala daerah, pimpinan kepolisian, KPK, Kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.

Namun, Kapolri menegaskan bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.