Dasco: DPR Akan Bentuk Command Center untuk Respons Cepat Konflik Agraria

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmadmenyatakan DPR akan membentuk pusat komando atau command center untuk mempercepat penanganan persoalan reforma agraria.

Hal itu disampaikan Dasco saat menerima audiensi serikat buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, command center ini akan melengkapi Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria yang telah dibentuk sebelumnya.

“Nanti akan dibikin semacam command center yang digabung dengan pimpinan Komisi III,” ujarnya di hadapan perwakilan buruh.

Ia menjelaskan, Pansus Konflik Agraria yang dibentuk sejak Oktober 2025 dinilai berjalan lambat karena masih fokus pada proses sinkronisasi. Untuk mempercepat kinerja, pansus tersebut akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

“Jadi, nanti Pansus Agraria ini akan langsung dipegang oleh Pak Saan sebagai Wakil Ketua DPR dan di command center ada Komisi III,” jelasnya.

Menurut Dasco, command center ini akan menjadi wadah untuk menampung laporan masyarakat terkait konflik di lapangan, sehingga DPR dapat merespons lebih cepat sekaligus menentukan langkah mitigasi.

“Kami kalau kemudian tidak dapat informasi seperti kemarin, kami tidak tahu bahwa ada kejadian di lapangan, seperti penangkapan atau masalah antara perusahaan dengan petani,” ujarnya.

Ia juga mengajak serikat buruh untuk terus aktif menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi dengan DPR.

“Jangan kapok, kita mesti duduk sekali lagi. Tolong dilakukan inventarisasi mana yang urgen untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan agraria masih terus terjadi meski pansus telah dibentuk.

Ia menyebut, dalam periode Desember 2025 hingga April 2026, masih terdapat kasus penembakan, penganiayaan, hingga penangkapan terhadap petani, aktivis, dan masyarakat adat yang mempertahankan tanah mereka.

“Artinya, sejak dibentuknya pansus, kami masih menunggu perubahan apa yang akan didorong untuk memastikan tidak ada lagi kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani dan masyarakat di pedesaan,” ujarnya.

Menurut Dewi, reforma agraria membutuhkan dorongan politik yang kuat dari DPR agar dapat berjalan efektif.

“Kalau tidak ada tekanan politik dari DPR RI maka reforma agraria tidak akan dijalankan, dan selalu akan ada alasan-alasan klasik kenapa tanah itu tidak kunjung sampai kepada petani dan buruh tani,” pungkasnya.