Politikus Golkar itu menegaskan bahwa perkembangan AI membutuhkan kerja sama lintas negara karena teknologi tersebut tidak mengenal batas wilayah.
“Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu,” ujar Meutya.
Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.
Pemerintah juga tengah menyusun kerangka tata kelola AI yang lebih luas, termasuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional.
Namun, kasus Jakarta Timur memperlihatkan persoalan yang lebih spesifik yakni ketika AI digunakan untuk memanipulasi foto anak lain tanpa persetujuan dan kemudian memicu konflik di lingkungan sekolah.
Persoalannya bukan hanya bagaimana teknologi tersebut digunakan, tetapi bagaimana sekolah, orang tua, platform dan aparat merespons ketika manipulasi digital menghasilkan konsekuensi di dunia nyata.
Dunia mulai mengatur deepfake
Sejumlah negara dan kawasan juga mulai membuat aturan yang lebih spesifik terhadap risiko AI dan deepfake.
Uni Eropa, misalnya, mulai memberlakukan ketentuan transparansi AI pada 2 Agustus 2026. Konten deepfake berupa gambar, video atau audio yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI harus diberi penanda, termasuk penanda yang dapat dibaca mesin.
Uni Eropa juga menetapkan ketentuan terkait larangan pembuatan atau manipulasi materi intim nonkonsensual dan materi kekerasan seksual terhadap anak yang mulai berlaku pada Desember 2026.
Inggris mengambil pendekatan pidana yang lebih spesifik. Melalui Crime and Policing Act 2026, Inggris memperluas ketentuan pidana terhadap pembuatan, penyediaan atau penggunaan teknologi tertentu yang memungkinkan pembuatan gambar intim palsu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.


Tinggalkan Balasan