Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perjanjian pembagian kekuasaan secara tertutup antara Jokowi dan Prabowo.

Namun, perubahan posisi politik keduanya dapat diamati melalui pencalonan Gibran dan dukungan yang disampaikan oleh pihak-pihak di sekitar pasangan tersebut.

Pemecatan Jokowi dan Gibran dari PDIP menjadi bagian penting dalam rangkaian ini. Peristiwa itu memperlihatkan benturan antara kepentingan politik personal dan otoritas organisasi partai ketika langkah seorang kader berhadapan dengan keputusan kelembagaan.

Posisi Gibran dalam kontestasi tersebut dapat dibaca melalui pemikiran Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan modal simbolik.

Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari kekayaan ekonomi atau jabatan formal. Jaringan hubungan, pengakuan sosial, reputasi, dan simbol status juga dapat menjadi modal yang menghasilkan pengaruh.

Dalam konteks Gibran, nama keluarga merupakan modal simbolik yang melekat pada dirinya sebagai putra presiden yang sedang menjabat.

Kedekatan dengan Jokowi juga memberinya akses terhadap jaringan sosial dan politik yang tidak dimiliki setiap kandidat.

Namun, modal simbolik tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Modal tersebut perlu dikonversi melalui mekanisme politik konkret, seperti pencalonan bersama Prabowo, dukungan partai koalisi, jaringan relawan, mesin kampanye, dan strategi komunikasi.

Di sisi lain, Prabowo membawa modal organisasi melalui Partai Gerindra, koalisi partai pendukung, serta jaringan elektoral yang telah dibangun dalam beberapa kali kontestasi nasional.

Kedua sumber daya tersebut bertemu dalam satu pasangan calon. Modal simbolik Gibran memperoleh nilai politik melalui pencalonan, sedangkan modal organisasi Prabowo menyediakan struktur untuk mengubah dukungan menjadi kekuatan elektoral.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.