Gibran Mundur Setelah Sukses Antar Prabowo ke Istana, Membaca Jejak Kompromi Politik 2024

Perkembangan hukum itu berlangsung bersamaan dengan proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.

Usulan tersebut diterima pimpinan dewan dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Namun, rapat paripurna dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyatakan proses HMP tidak lagi relevan setelah Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden Prabowo menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menyatakan menghormati langkah Gibran.

Dalam keterangan di Istana Merdeka, Prabowo menyebut telah menerima surat pernyataan berhenti itu pada pukul 10.15 WIB, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Jokowi dari Surakarta menanggapi langkah putranya dengan mengingatkan bahwa jabatan politik bersifat sementara. Ia juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

Pengunduran diri Gibran mengubah salah satu simpul dalam konfigurasi koalisi pemerintahan. Sebelumnya, hubungan politik Prabowo dan Jokowi memiliki penghubung langsung melalui posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Setelah pengunduran diri itu, hubungan kedua jaringan tidak lagi bertumpu pada keberadaan Gibran dalam struktur formal kepresidenan.

Dalam sistem presidensial multipartai, dukungan partai-partai tidak berhenti pada kemenangan presiden.

Pemerintahan tetap membutuhkan dukungan parlemen untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan, sementara setiap partai memiliki kepentingan dalam mempertahankan pengaruh serta akses terhadap proses pengambilan keputusan.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.